[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael V. Sianipar mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) pulau reklamasi. Dengan begitu Anies dinilai telah memberikan kepastian hukum.
"Jadi pada saat IMB keluar diterbitkan oleh Pak Anies Baswedan. Walaupun kami selama ini bersikap kritis terhadap beliau tapi satu hal yang kami apresiasi adalah keinginan beliau untuk memberikan kepastian hukum," ujar Michael dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019), seperti dilansir merdeka.com.
Michael tak menampik timbul pro dan kontra atas kebijakan tersebut. Namun, PSI sangat mengapresiasi Anies yang bersikap tegas memberikan kepastian hukum terhadap pulau yang sudah terlanjur dibangun.
"Kita melihat ini proses sudah memberikan IMB berarti sudah ada sikap dan kita akan evaluasi. Kalau tidak ada sikap kita tidak bisa evaluasi malah," ucapnya.
Dia menilai, selama ini Anies tak tegas apakah bakal menghentikan reklamasi dengan membongkar pulau yang terbentuk atau seperti apa. Hanya saja, Anies dihadapkan fakta empat pulau sudah terbangun.
Michael berharap, Anies bersama DPRD akan datang membahas reklamasi Jakarta. Dia mendengar eksekutif bakal memasukkan reklamasi dalam revisi Perda Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Saya harap Gubernur dan DPRD nanti memutuskan apakah mau ada empat pulau ini masih berdiri atau mau dibongkar. Kalau saya, condong gak mungkin pulau-pulau ini dibongkar. Siapa yang mau bayar?" pungkasnya.
PSI Meraih 8 Kursi DPRD DKI
Komposisi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 sudah tampak dari perolehan suara parpol maupun para calon legislatif. DKI Jakarta sendiri terbagi dalam 10 daerah pemilihan (Dapil).
Dari 106 kursi DPRD DKI Jakarta yang diperebutkan, PDIP mendominasi perolehan dengan 24 kursi. Posisi kedua diraih Partai Gerindra dengan 19 kursi yang disusul PKS dengan 16 kursi serta Partai Demorat 10 kursi.
Di posisi kelima ditempati PAN yang meraih 9 kursi. Sementara, yang cukup mengejutkan justru parpol baru, PSI berada di posisi enam besar yang meraih 8 kursi.
Di sisi lain, partai yang selama ini dominan di DKI seperti Golkar justru hanya meraih 6 kursi, PPP dapat 1 kursi. Bahkan Hanura tidak memperoleh satu pun kursi di DPRD DKI.
