Rocky Gerung: Proyek 'Dilan', Perencanaan Kecurangan Terang-Terangan


[PORTAL-ISLAM.ID]  Nama Dilan makin menggema usai disebut Capres 01, Joko Widodo (Jokowi) dalam Debat Capres di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 30 Maret 2019.

Dilan yang dimaksud Jokowi bukan merujuk ke film, tetapi Pemerintahan Digital Melayani.

Salah satu tema yang diangkat dalam debat keempat adalah pemerintahan. Saat menyampaikan visi dan misi, Jokowi menjelaskan maksud Pemerintahan Dilan.

“Di bidang pemerintahan ke depan diperlukan Pemerintahan Dilan, Digital Melayani. Oleh sebab itu diperlukan reformasi dalam pelayanan publik lewat elektronik. Yang kedua diperlukan penajaman dan penyederhanaan kelembagaan. yang ketiga diperlukan peningkatan kualitas SDM aparatur kita dan yang empat diperlukan reformasi tata kelola,” ujar Jokowi di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu 30 Maret 2019.

Jokowi menjelaskan bahwa Pemerintahan Dilan merupakan salah satu bagian dari reformasi di bidang pelayanan. Pelayanan, menurut Jokowi, juga dibutuhkan kecepatan.

“Ke depan diperlukan Pemerintahan Dilan, digital melayani. Karena, karena yang namanya pelayanan bukan hanya melayani, tapi kecepatan itu sangat diperlukan sehingga diperlukan yang pertama yang namanya reformasi dalam bidang pelayanan lewat layanan yang berbasis elektronik (seperti) e-government, e-procurement, e-budgeting sangat-sangat diperlukan dalam menyiapkan era digital ke depan,” papar Jokowi.

Dia mengatakan kecepatan pelayanan pemerintahan tentu dapat membantu masyarakat. Dia menyinggung soal Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang bisa diakses masyarakat tanpa harus datang ke kantor pajak.

“Dengan kecepatan itu pemerintah cepat layani, respons perubahan yang ada. Seperti contoh perpajakan kita secara online, menyampaikan pajak lewat SPT, dari rumah juga bisa,” tuturnya.

Sementara Pengamat Politik, Rocky Gerung menilai, Pemerintahan Dilan memiliki proyek perencanaan kecurangan secara terang-terangan.
Kendati demikian, arah tudingan Rocky terkait “Proyek Dilan” yang disebut kecurangan terang-terangan itu masih belum dijelaskan.

Namun saat ini tengah heboh dengan kabar soal ketidaknetralan Polisi di Pilpres 2019. Terlebih adanya pengakuan dari Eks Kapolsek, Pasirwangi Kabupaten Garut, Jawa Barat, Ajun Komisaris Sulman Azis.

Sulman Azis mengaku diperintahkan untuk mendata dukungan masyarakat oleh Kapolres Garut. Perintah juga ditujukan kepada seluruh kapolsek.

Sulman mengatakan Kapolres juga memerintahkan para Kapolsek untuk menggalang dukungan di masyarakat agar memilih paslon nomor urut 01 Joko Widodo – Ma’ruf Amin. Dia merasa baru pada Pilpres kali ini ada perintah semacam itu.

Namun Sulman kemudian mengajak seluruh anggota kepolisian, khususnya berpangkat tamtama dan bintara, agar tidak takut menolak perintah keliru dari atasan.

Dia menegaskan bahwa anggota kepolisian wajib bersikap netral. Tidak mendukung kepada salah satu peserta Pilpres 2019.