Mantan Panglima TNI Jadi Ketua Timses Prabowo-Sandi

Jenderal Djoko Santoso memeriksa pasukan pada upacara penyambutan di Markas Besar Pertahanan di New Delhi, 19 Februari 2007. (Foto: AFP PHOTO / Raveendran)

[PORTAL-ISLAM.ID] Mantan Panglima TNI Djoko Santoso ditunjuk bakal calon presiden Prabowo Subianto menjadi ketua tim pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno.

Djoko Santoso menjabat sebagai Panglima TNI di bawah Presiden SBY, tepatnya pada 28 Desember 2007 hingga 28 September 2010. Sebelumnya dia menjabat KSAD. Pasca pensiun beliau berjuang bersama Prabowo sebagai anggota Dewan Pembina Partai Gerindra.

Penunjukan Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso sebagai Ketua Timses Prabowo-Sandi ini disetujui
PKS. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan, partainya mendukung Djoko untuk menjadi ketua tim pemenangan Prabowo - Sandi.

“Kami setuju dan kami mendukung Pak Djoko Santoso sebagai ketua tim pemenangan Prabowo - Sandi. Karena memang beliau sangat terukur dan teruji loyalitasnya kepada Pak Prabowo Subianto sejak Pilpres 2014,” kata Hidayat di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/8).

Selain itu, menurut Hidayat, Djoko merupakan sosok yang rendah hati dan dapat diterima oleh semua kalangan. Djoko dinilai memiliki kualifikasi yang baik sebagai mantan Panglima TNI untuk menjadi ketua tim pemenangan Prabowo - Sandi.

“Beliau juga tokoh yang sangat humble, sangat diterima oleh banyak pihak. Beliau juga mempunyai kualifikasi yang sangat cukup sebagai mantan Pangab (Panglima TNI-Red). Tentu dia mempunyai kemampuan penataan organisasi, pengorganisasian dan juga memahami masalah dan sekaligus mendudukkan agar pilpres kita betul-betul dalam rangka untuk Indonesia yang lebih baik,” jelasnya.

Tidak hanya itu, Djoko sebagai mantan Panglima TNI pasti menginginkan kontestasi pemilu yang tidak terjebak pada orientasi jabatan semata. Hidayat yakin Djoko mampu menjadi ketua tim pemenangan yang mengedepankan kerja-kerja mekanisme pemenangan demi NKRI lebih baik.

“Sebagai ketua timses saya kira beliau juga akan berperan untuk kemudian mengarahkan agar seluruh mekanisme menuju pada pilpres itu betul-betul dalam rangka NKRI, dan tidak dalam rangka untuk menghadirkan perpecahan di antara semua,” tutupnya. [Kumparan]