[PORTAL-ISLAM.ID] Aksi teror yang mewarnai ruang publik belakangan ini dimanfaatkan oleh para pendukung Jokowi untuk mendiskreditkan beberapa pihak. Mulai dari umat Islam hingga anggota parlemen.
Contohnya, Addie MS yang menyinggung tentang penetapan RUU Anti Teorisme. Lewat akun Twitter pribadinya, Selasa 15 Mei 2018, Addie MS mengunggah video jumpa pers Presiden Joko Widodo yang mendesak DPR untuk segera mengesahkan UU Anti Terorisme. Pasalnya, sudah ada dua tahun semenjak rancangan dibuat dalam belum memperoleh sebuah ketetapan. Jika DPR tak segera meresmikannya maka Jokowi akan keluarkan Perpu.
"Presiden mendesak DPR, tgl 18 Mei, masuk Sidang utk RUU Anti teoris yg mangkrak selama dua tahun. Kalau DPR belum juga mengesahkan, presiden akan keluarkan PERPU bulan Juni 2018," tulis Addie.
Sebagai Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon pun memberikan tanggapan tajam melalui akun twitter pribadinya.Presiden mendesak DPR, tgl 18 Mei, masuk Sidang utk RUU Anti teoris yg mangkrak selama dua tahun. Kalau DPR belum juga mengesahkan, presiden akan keluarkan PERPU bulan Juni 2018. pic.twitter.com/Qp14VAGvkf— ADDIE MS (@addiems) May 14, 2018
Fadli menyebut jika Addie telah menyampaikan berita bohong. Ia menyebut yang selalu menunda pengesahan UU Anti Terorisme bukan dari DPR namun presiden.
"Mas, anda sdg menyebarkan HOAX, yg selalu menunda adlh pemerintah bukan @DPR_RI . Itu p @jokowi salah info," tulisnya.
Sementara itu, Ketua DPR Bambang Soesatyo juga mengungkapkan jika pemerintah yang menunda pengesahan UU Anti Terorisme.Mas, anda sdg menyebarkan HOAX, yg selalu menunda adlh pemerintah bukan @DPR_RI . Itu p @jokowi salah info. https://t.co/K2IarAtJDP— Fadli Zon (@fadlizon) May 15, 2018
"DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun pihak pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme," kata Bambang saat dihubungi, Senin 14 Mei 2018.
Bambang sendiri memastikan jika pemerintah sudah menyetujuinya, UU akan disahkan pada sidang mendatang.
