Konflik internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memasuki babak baru. Masing-masing kubu bakal menggelar muktamar. Ini lampu merah bagi partai berlambang kabah ini. Robohnya partai kabah terbuka di depan mata.
PPP siaga satu. Partai Islam yang lahir era Orde Baru ini, hari-hari ini mengalami titik klimaks konflik di internalnya. Muktamar VIII partai ini besar kemungkinan akan berlangsung dua kali. Pertama dilakukan oleh kubu Sekjen PPP M Romahurmuziy yang akan digelar pada 15-18 Oktober 2014 dan kedua muktamar yang direncanakan dilakukan oleh kubu Ketua Umum Suryadharma Ali pada 23 Oktober 2014 mendatang.
Pelaksanaan dua muktamar ini menjadi puncak dari pengabaian putusan final Mahkamah Partai yang telah diputusan pada 11 Oktober 2014, akhir pekan lalu. Alih-alih menindaklanjuti ultimatum putusan MP, masing-masing kubu justru bersikukuh menggelar muktamar.
Padahal jelas di salah satu butir putusan MP di poin 3 disebutkan "Semua kebijakan dan kegiatan partai di tingkat nasional hanya sah apabila dilakukan oleh Pengurus Harian DPP PPP sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, termasuk untuk penyelenggaraan Muktamar VIII PPP". Di angka 1 (satu) putusan MP jelas disebutkan pengurus harian DPP periode 2011-2015 adalah Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen M Romahurmuziy.
Sekjen DPP PPP M Romahurmuziy yang berencana menggelar muktamar VIII di Surabaya pada 15-18 Oktober 2014 mendatang mengklaim, muktamar yang digelar merupakan pelaksanaan atas hasil putusan MP. Ia mengklaim muktamar yang digelar merupakan muktamar islah.
"Dengan adanya Muktamar islah pasca Putusan mahkamah ini, diharapkan tidak ada lagi yang berniat menjadi kaum khawarij dengan membuat muktamar lainnya. Diharapkan SDA sebagai ketua umum yang telah dipulihkan jabatannya oleh putusan Mahkamah Partai, hadir untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban," kata Romi di Jakarta, Senin (13/10/2014).
Namun, muktamar yang digelar kubu Romahurmuziy ini direspons sinis oleh kubu Suryadharma Ali. Ketua DPP PPP Fernita Darwis menilai muktamar yang digelar oleh kubu Romi hanya dilaksanakan oleh segelintir orang di pusat saja. Menurut dia, muktamar harusnya dilakukan sepenuhnya oleh anggota partai. "Lewat forum muktamar kedaualtan partai dilaksanakan sepenuhnya oleh anggota partai, bukan segelintir orang di pusat," kata Fernita.
Ia mengklaim, muktamar yang akan digelar kubu Suryadharma Ali merupakan forum kedaulatan partai yang sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota partai sebagaimana yang diatur dalam UU Partai Politik No 2 Tahun 2011.
Polarisasi dua kekuatan di PPP memancing reaksi keras dari pimpinan Wilayah PPP. Sedikitnya 12 Pimpinan DPW PPP mengancam akan melakukan aksi boikot atas dua muktamar yang akan digelar Suryadharma dan Romahurmuziy.
Ke-12 DPW PPP itu mengklaim bukan menjadi bagian dari SDA maupun Romi. Keduabelas DPW yang mengklaim Forum Pro Konstitusi itu adalag Jateng, DIY, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTB, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.
Mereka meminta agar Mabes Polri tidak mengeluarkan izin muktamar kepada kedua belah pihak yang tenagh bersengketa. Tidak hanya itu, Forum Pro Konstitusi ini juga meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan pengurus DPP PPP hasil muktamar yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Partai.
Ketua DPP PPP M Arwani Thomafi mengatakan pihhaknya selaku pemohon di Mahkamah Partai menginginkan agar muktamar digelar tunggal antara kedua belah pihak. "Dua keinginan inilah (antara SDA dan Romi) pada siang hari ini dibahass dimusaywarahkan oleh Mahkamah Partai bersama-sama para ketua majelis yakni Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar dan Majelis Syariah," kata Arwani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/10/2014).
Menurut Arwani muktamar tunggal merupakan hasil putusan Mahkamah Partai sekaligus amanah dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair. Ia menegaskan hingga detik-detik akhir kelak Arwani sebagai salah satu inisiator islah di antara kedua kubu, menusahakan adanya muktamar yang tunggal. "Sampai detik-detik akhir nanti, akan saya ikhtiarkan agar muktamar menyatu dan muktamar dilakukan muktamar tunggal," tanas Arwani.
Iktiar menyatukan muktamar tunggal juga mengemuka di media sosial. Slogan "Satu Muktamar untuk Satu PPP" ramai muncul di media sosial seperti Path, Facebook dan Twitter. Slogan itu dibumbui dengan tanda pagar (tagar) #SavePPP #IShlahPPP. Upaya ini tentu dimaksudkan agar partai kabah tidak roboh. [mdr]
Oleh: R Ferdian Andi R
*sumber: inilah.com
Ia mengklaim, muktamar yang akan digelar kubu Suryadharma Ali merupakan forum kedaulatan partai yang sepenuhnya dilaksanakan oleh anggota partai sebagaimana yang diatur dalam UU Partai Politik No 2 Tahun 2011.
Polarisasi dua kekuatan di PPP memancing reaksi keras dari pimpinan Wilayah PPP. Sedikitnya 12 Pimpinan DPW PPP mengancam akan melakukan aksi boikot atas dua muktamar yang akan digelar Suryadharma dan Romahurmuziy.
Ke-12 DPW PPP itu mengklaim bukan menjadi bagian dari SDA maupun Romi. Keduabelas DPW yang mengklaim Forum Pro Konstitusi itu adalag Jateng, DIY, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, NTB, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, dan Papua Barat.
Mereka meminta agar Mabes Polri tidak mengeluarkan izin muktamar kepada kedua belah pihak yang tenagh bersengketa. Tidak hanya itu, Forum Pro Konstitusi ini juga meminta agar Kementerian Hukum dan HAM menolak permohonan pengesahan pengurus DPP PPP hasil muktamar yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Partai.
Ketua DPP PPP M Arwani Thomafi mengatakan pihhaknya selaku pemohon di Mahkamah Partai menginginkan agar muktamar digelar tunggal antara kedua belah pihak. "Dua keinginan inilah (antara SDA dan Romi) pada siang hari ini dibahass dimusaywarahkan oleh Mahkamah Partai bersama-sama para ketua majelis yakni Majelis Pertimbangan, Majelis Pakar dan Majelis Syariah," kata Arwani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Senin (13/10/2014).
Menurut Arwani muktamar tunggal merupakan hasil putusan Mahkamah Partai sekaligus amanah dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair. Ia menegaskan hingga detik-detik akhir kelak Arwani sebagai salah satu inisiator islah di antara kedua kubu, menusahakan adanya muktamar yang tunggal. "Sampai detik-detik akhir nanti, akan saya ikhtiarkan agar muktamar menyatu dan muktamar dilakukan muktamar tunggal," tanas Arwani.
Iktiar menyatukan muktamar tunggal juga mengemuka di media sosial. Slogan "Satu Muktamar untuk Satu PPP" ramai muncul di media sosial seperti Path, Facebook dan Twitter. Slogan itu dibumbui dengan tanda pagar (tagar) #SavePPP #IShlahPPP. Upaya ini tentu dimaksudkan agar partai kabah tidak roboh. [mdr]
Oleh: R Ferdian Andi R
*sumber: inilah.com
