PROYEK IKN + JOKOWI 3 PERIODE
[Catatan Agustinus Edy Kristianto]
Koran Tempo hari ini (18/3/2022) menulis cover story "Banjir Dadakan Spanduk Jokowi 3 Periode". Barang itu tersebar di setidaknya 29 provinsi. Tak peduli siapa yang pasang, tapi dengan cepat kita bisa tangkap pesannya: Konstitusi terancam!
Beberapa media mengangkat berita bahwa Istana tengah menyiapkan skenario memuluskan 3 periode seperti kemungkinan amendemen Konstitusi.
Apa alasan di balik 3 periode itu? Dilansir Pikiran Rakyat (PR), investor IKN butuh kepastian. Dengan Jokowi presidennya, mereka merasa terjamin. Info itu bersumber dari seorang menteri yang membisiki narasumber PR.
Siapa investor dimaksud, menggantikan Softbank yang sudah mundur? Emang ada? Investor apa utang?
Kita tahu, Kemenko Marives kirim tim khusus melobi Arab Saudi. Pikiran menterinya, duit US$100 miliar Arab Saudi tak usah dikasih ke Vision Fund (lembaga di bawah Softbank). Langsung saja ke Indonesia buat investasi IKN. Pangeran Arab kabarnya antusias sampai kirim WA berkali-kali ke sang menteri.
Dari status saya sebelumnya, saya kutip info dari artikel di wired.co.uk, yang menceritakan 'keberhasilan' lobi CEO Softbank Masayoshi Son (diangkat Jokowi jadi Komite Pengarah IKN) mendapatkan dana Arab Saudi yakni menjanjikan US$1 triliun asalkan mau serahkan US$100 miliar ke Vision Fund. Tapi akhirnya Arab Saudi 'hanya' kasih US$45 miliar.
Ngalor-ngidul, sebenarnya pemerintah maunya apa, sih? Lebih spesifik lagi, apa maunya Jokowi? Kalau mau 3 periode, katakan saja. Kalau menolak, jawab tegas: tidak mau! Jangan bersayap dengan berlindung di balik kalimat "taat konstitusi" (orang masih ingat Jokowi janji jadi Gubernur DKI sampai tuntas tapi kenyataannya tidak begitu. Lidah tak bertulang). Rakyat semua tahu konstitusi bukan kitab suci. Bisa diubah sesuai angin politik. Dan Anda sedang berkuasa sekarang.
Tapi agaknya saya perlu bocorkan di sini. Bukan cuma aksi spanduk yang marak melainkan dapur pemerintahan ngebul diburu-buru aksi memenuhi ambisi Jokowi sebagai Bapak IKN. Ada rapat intensif persiapan pembentukan aturan teknis IKN termasuk pendanaannya.
Kita menuntut transparansi karena IKN menyangkut masa depan semua warga negara. Jangan cuma klaim masyarakat sebagai bagian dari 110 juta akun yang mendukung 3 Periode Jokowi.
Sebenarnya ada rapat penting pemerintah 15 Maret lalu. Saya dapat info dan materi dari sumber saya. A-1.
Ada pembahasan penting mengenai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Ada juga Rancangan Perpres tentang Perolehan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah Serta Pembatasan Pengalihan Hak Atas Tanah di Ibu Kota Nusantara; Rancangan Perpres tentang Otorita Ibu Kota Nusantara; Rancangan Perpres tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. (lihat screenshot)
Itu semua barang strategis. Menyangkut uang ratusan triliun rupiah. Kunci ada di tangan seorang presiden. Masuk akal kiranya jika kita berpikiran Jokowi sebetulnya diam-diam mau 3 periode.
Bagus kiranya kalau wartawan, aktivis LSM, masyarakat menggeruduk kantor Kemenkeu, Bappenas, dsb untuk meminta materi itu lalu dipublikasikan utuh supaya masyarakat diajak berembuk. Jangan berembuk dan bagi-bagi di antara segelintir kalangan saja untuk menentukan IKN. Jangan tiba-tiba berlaku seperti Perpres Prakerja yang berantakan dan menguntungkan segelintir pihak Rp5,6 triliun itu.
Di bagian pendanaan IKN, tercantum garis besarnya bahwa pendanaan bertumpu pada APBN. Ada skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tapi di situ perlu dicermati karena berpotensi skandal di masa depan. Pengembalian investasi yang dijanjikan kepada investor adalah melalui mekanisme user payment (semacam biaya layanan masyarakat) dan availability payment (pemerintah yang membayar kepada rekanan yang membangun). Itulah kenapa Softbank mensyaratkan penduduk IKN minimal 50 juta. Users harus banyak supaya dia untung.
Aturan dan rencana kerap hanya indah di kertas. Tapi, menurut saya, ini bisa jadi semacam BLBI jilid IKN.
Itu swasta nanti ngutang dari pihak ketiga (sindikasi asing misalnya). Supaya bankable, apalagi duitnya gede, JAMINANNYA adalah APBN kita. Barulah setelah dana dapat, mereka bangun dan seterusnya. Pengembalian investasi dari KPBU tadi.
Kalau BLBI, swasta ambil pembiayaan dari luar negeri (sindikasi bank asing), dijamin sindikasi perbankan nasional (kalau IKN langsung jaminannya APBN). Ketika krisis moneter, bank nasional ambruk, padahal bank nasional adalah lead guarantor-nya. BLBI kacau balau karena ada kerugian kurs dan penyimpangan dalam pemberian kredit seperti diungkap audit BPK. Pas aset-aset debitur itu diambil, hasilnya cuma 30% dari BLBI yang dikucuri negara. Mampuslah kita sampai sekarang.
IKN lebih ngeri lagi karena jaminannya APBN langsung. Kalau berjalan seindah rencana di kertas sih mungkin oke-oke saja. Tapi ini Indonesia, bung! Siapa yang menjamin tidak ada kerugian, siapa yang bisa memastikan tidak ada penyimpangan dana sebesar itu, siapa yang bisa memastikan tidak ada yang ambil komisi/fee dari kredit swasta itu... Kalau banyak tikus, sekuat apa kucing menangkap.
Jika IKN cenderung hanya untuk memenuhi ambisi nama besar agar dicatat sejarah sebagai ikon IKN atau berpotensi besar dananya jadi bahan bancakan pejabat dan swasta hitam, lebih baik stop dulu IKN-IKN-an ini. Ajak masyarakat berembuk. Ini hajat besar, duit besar. Rp500-an triliun!
Pikirkan yang lebih mendesak bagi rakyat: minyak goreng, PHK, sembako, kesehatan... Jangan coba-coba utak-atik subsidi kebutuhan dasar masyarakat berbungkus istilah relokasi, refocussing dsb demi untuk menambal IKN.
Satu lagi: jangan terlalu banyak glamorous camping dan selfie naik motor.
Salam.
(Agustinus Edy Kristianto)
