[PORTAL-ISLAM.ID] Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menyiapkan dana talangan bagi rumah sakit umum daerah (RSUD) di DKI Jakarta merespons kenaikan iuran kepesertaan BPJS Kesehatan hingga 100 persen.
Dana ini untuk mengantisipasi kenaikan jumlah tunggakan ke rumah sakit karena pasien tak sanggup membayar kenaikan iuran.
"Kalau di Jakarta, tentang pembayaran dari BPJS yang belum terselesaikan, kami siapkan prinsip dari Bank DKI. Sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Herry Djufraini menyampaikan total dana yang disiapkan Rp93 miliar berupa kredit supply financing (SCF).
Dana tersebut bersifat cadangan atau talangan sehingga baru dapat digunakan ketika RSUD atau RSKD membutuhkannya. Selama tak digunakan, dana akan tersimpan di Bank DKI.
Ia merinci, dana itu akan disebar untuk enam rumah sakit daerah, yakni RSKD Duren Sawit Rp5 miliar, RSUD Budhi Asih Rp15 miliar, RSUD Koja Rp20 miliar, RSUD Pasar Rebo Rp18 miliar, RSUD Tarakan Rp15 miliar, dan RSUD Cengkareng sebesar Rp20 miliar.
"Dengan pengelolaan cash flow yang lebih baik, sejumlah RSUD tersebut diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat," kata Herry dalan keterangan tertulis, Jumat (30/8).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengumumkan kenaikan iuran BPJS kelas mandiri I naik 100 persen mulai 1 Januari 2020 mendatang.
Dengan kenaikan ini peserta kelas mandiri I yang tadinya membayar iuran Rp80 ribu akan naik menjadi Rp160 ribu per orang per bulan. Untuk peserta kelas mandiri II, usul agar iuran dinaikkan dari Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu. Sementara, peserta kelas mandiri III dinaikkan Rp16.500 dari Rp25.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per peserta.
Kenaikan ini disebut sebagai siasat menutup defisit agar menjadi surplus Rp17,2 triliun. "Nah surplus itu bisa menutup defisit pada 2019. Pada tahun ini prediksi defisitnya Rp14 triliun. Sudah ditutup pun masih surplus," ucap Sri Mulyani, Selasa (27/8), seperti dilansir CNNIndonesia.
