Kebijakan Warung Kopi "Maju Kena Mundur Kena".
Sudah berulangkali Jokowi meluncurkan kebijakan ala warkop DKI. Maju Kena Mundur Kena.
Setelah sebelumnya menghebohkan masyarakat karena sempat akan menaikkan harga BBM, kali ini Jokowi kembali melakukan kebijakan undur-undur. Alias tidak jadi. Relaksasi DNI.
Pekan lalu (16/11/2018), pemerintah resmi meluncurkan Paket Kebijakan ke -16 sebagai cara untuk mengatasi defisit transaksi berjalan. Salah satu bagi dari paket tersebut adalah revisi daftar negatif investasi (DNI). Ada 54 bidang usaha yang boleh dimiliki 100% Asing.
Sempat membuat keresahan dalam masyarakat, dan penolakan-penolakan yang muncul tidak hanya dari oposisi, namun juga pengamat ekonomi bahkan dari kubu petahana sendiri, akhirnya Jokowi memutuskan menunda kebijakan tersebut.
Menunda, adalah bahasa penghalusan, eufimisme politik dari "Tidak Jadi". Batal diberlakukan saat ini. Tapi nanti. Entah kapan.
Sudah berkali-kali Pemerintahan Jokowi melakukan kebijakan maju mundur seperti ini. Selain relaksasi DNI dan kenaikan harga BBM, kita ingat juga antara lain penundaan PPN Tol, pencabutan Perdirjen No.Per-01/PJ/2015 yang mewajibkan bank melaporkan daftar serta bukti potong pajak giro maupun deposito secara rinci. Pembatalan kenaikan tarif STNK dan BPKB, kemudian kebijakan kewajiban penggunaan letter of credit (LOC) oleh eksportir batubara, mineral, minyak dan gas, serta minyak sawit dan turunannya, yang kemudian dilonggarkan.
Yang cukup fenomenal mungkin Perpres Pemberian Fasilitas Uang Muka Pejabat untuk Pembelian Kendaraan, yang kemudian dicabut. Kejadian yang memunculkan idiom 'I don't read what I sign'.
Dalam konteks politik, kubu petahana akan membela tindakan maju mundur Jokowi ini sebagai 'presiden mendengar' atau 'responsif'. Ini hanyalah pembenaran atau excuse saja, karena 'corrective action' yang dilakukan sebenarnya tidak perlu jika sebelumnya setiap kebijakan dipikir dan dihitung baik-baik sebelum diluncurkan.
Menganggap peluncuran kebijakan sebagai 'testing the water' juga keliru, karena menghabiskan energi bangsa. Tidak produktif. Rakyat bukanlah kelinci percobaan.
Maju mundur kebijakan ini akan memunculkan distrust (ketidakpercayaan) dari pelaku usaha dan masyarakat. Publik menjadi tidak percaya dengan keseriusan pemerintah, ketika pemerintah meluncurkan kebijakan secara serampangan.
Berulangkalinya Pemerintahan Jokowi membatalkan kebijakannya sendiri dalam waktu singkat menunjukkan adanya ketidakseragaman komunikasi dalam kabinet atau internal pemerintahan.
Dalam setiap kebijakan, selalu ada dua atau lebih sisi yang memiliki dampak ekonomi. Kebijakan publik selalu ada trade off, karena itu diperlukan pemimpin yang menjadi dirigen yang menentukan arah besar yang ingin dituju.
Disinilah Jokowi gagal menjadi pemimpin. Alih alih menjadi dirijen yang baik, Jokowi justru lebih senang menghindar dari tanggung jawab seperti pada kasus 'I don't read what I sign.'
(Ahmad Akhyar M, ST)
