Isu HAM dan Aksi “Kacung Politik” untuk Jegal Koalisi Dua Jenderal


[PORTAL-ISLAM.ID]  Penguasa rupanya tergunjang akibat manuver politik yang dilakukan koalisi oposisi. Bersatunya dua jenderal, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto, membuat kubu Joko Widodo (Jokowi), panik. Mereka seperti sedang melihat kekalahan di depan mata. Akibatnya, segala cara mesti dilakukan, termasuk mengapungkan kembali isu pelanggaran HAM dan memunculkan lagi seorang kacung politik bernama Antasari Azhar.

Dalam sepekan terakhir, Partai Demokrat telah memastikan diri bergabung dengan koalisi oposisi untuk bertarung menghadapi petahana di Pilpres 2019. Gerindra, PAN dan PKS menyambut dengan tangan terbuka kedatangan partai politik yang pernah berkuasa selama 10 tahun tersebut. Bagi mereka, bergabungnya Demokrat bisa menambah kekuatan untuk merebut kemenangan dalam kontestasi demokrasi.

Sementara, bagi petahana, tentu saja hal ini menjadi ancaman yang sangat serius. Meski pertarungan Pilpres 2014 kemungkinan terulang lagi, yakni laga antara Jokowi vs Prabowo, tetapi dinamika politiknya saat ini sangat jauh beda. Faktor SBY dan Demokrat akan menjadi penentu. SBY adalah seorang ahli strategi. Ia belum pernah kalah dalam setiap pilpres yang diikutinya.

Sedangkan Demokrat juga bukan partai kemaren sore. Mereka memiliki basis massa yang kuat untuk memenangkan Prabowo. Apalagi, saat ini parpol berlambang bintang mercy memiliki figur baru yang diyakini akan menjadi vote-getter bagi kaum milenial, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Perlu diingat, jumlah generasi muda ini mencapai 40 persen dari total pemilih di pilpres nanti.

Inilah yang membuat Jokowi dan enam parpol pendukungnya, ketar-ketir. Mereka khawatir manuver SBY dan Prabowo itu akan membuat elektabilitas Jokowi yang kini sedang redup, kian bertambah padam. Karena itu, lilin oposisi ini juga mesti segera diredupkan, agar petahana bisa kembali terlihat sedikit bercahaya.

Sayangnya, cara-cara yang ditempuh penguasa tidaklah elegan. Bahkan terkesan asal-asalan, sehingga menjadi sasaran ejekan banyak orang. Seperti upaya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto yang berencana membentuk tim gabungan terpadu yang bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus HAM masa lalu. Tujuannya jelas, untuk mengait-kaitkan lagi Prabowo dengan isu pelanggaran HAM.

Namun, Wiranto mendapat cibiran dari publik. Pasalnya, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura ini justru merupakan jenderal yang paling diduga terlibat dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurut Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Wiranto disebut-sebut dalam laporan PBB soal dugaan pelanggaran HAM di Timor Leste, serta peristiwa penyerangan kantor PDI, 27 Juli 1996, atau peristiwa Kudatuli.

Bahkan Pengadilan PBB sudah mengeluarkan surat penangkapan untuk Wiranto yang dianggap bertanggungjawab atas pembunuhan, deportasi dan penganiayaan di Timor Lorosae pada tahun 1999 dengan jumlah korban tewas mencapai 1.500 orang. Perintah penangkapan ini telah diteruskan ke Interpol. Ini ibarat menepuk air didulang, yang kena muka sendiri. Maksud hati ingin menuduh orang lain, rupanya aib kita sendiri yang terbuka lagi.

Kesalahan penguasa yang kedua adalah memunculkan kembali mantan narapidana kasus pembunuhan, Antasari Azhar. Mantan ketua KPK ini sudah terlanjur tidak disukai publik, lantaran kelakuannya saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Sehari jelang pencoblosan, ia membuat sensasi dengan mendatangi Markas Polda Metro Jaya dan membawa-bawa nama SBY. Pengakuannya, Presiden RI ke-6 itu tahu seluk-beluk kasusnya.

Tudingan itu rupanya hanya pepesan kosong. Tak terbukti sama sekali di kemudian hari. Publik jadi meyakini, upaya menyeret-seret nama SBY hanyalah untuk menjegal putra sulungnya, AHY, dalam memenangi kontestasi. Apalagi, sebelumnya, Antasari juga tampak mesra dengan penguasa. Mendapat grasi dari Jokowi, diundang makan-makan ke Istana, lalu tampil di acara debat untuk mendukung kandidat petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kelakuan Antasari ini membuat banyak orang tidak lagi respek terhadap dirinya. Mereka yang dulu beranggapan mantan jaksa ini tidak bersalah dalam kasusnya, kini mulai sangsi. Bahkan di dunia maya, ia mulai dijuluki netizen dengan panggilan yang kurang baik, yakni “Cebong Tua”. Inilah akibatnya bila ambisi politik sudah menguasai isi kepala. Demi menjilat kepada penguasa, Antasari rela menjelekkan pemimpin terdahulu, hanya karena dulu presiden itu enggan membantu kasus hukumnya.

Memang, hampir semua rakyat Indonesia tahu bagaimana sikap SBY dalam bidang penegakan hukum. Siapapun yang bersalah, ia tidak akan mau membantu. Baik itu orang dekat maupun kerabat. Baginya semua orang sama di mata hukum. Jika bersalah, pertanggungjawabkan sendiri di meja persidangan. Seperti sejumlah kader partainya yang dipenjara karena silap mata, mengorupsi uang negara.

Begitu pula dengan Antasari. Meski saat itu ia menjabat ketua KPK, SBY tak mau menolongnya. Ia mesti mempertanggunjawabkan sendiri kasus pembunuhan yang dilakukannya. Toh, Antasari terbukti bersalah di semua tingkatan hukum. Dari 3 hakim tingkat pertama, 3 hakim tingkat banding dan 8 hakim agung. Hanya satu hakim agung yang berpendapat Antasari tidak terlibat kasus pembunuhan tersebut. Sementara selebihnya berkeyakinan, ia adalah otak pembunuhan.

Hal inilah yang membuat Antasari dendam hingga kini. Penguasa pun memanfatkannya sebagai kacung politik. Dulu SBY telah melaporkannya atas tuduhan pencemaran nama baik. Namun, bisa diduga, kasus itu tak kunjung diusut. Jadi, hingga tahun depan, jelang pilpres digelar, publik akan lebih sering dipertontonkan aksi-aksi Antasari dalam menyerang SBY. Tujuannya tentu saja untuk mengerus suara oposisi, demi memenuhi ambisi Jokowi merengkuh singgasana kekuasaan untuk periode kedua.

Penulis: Muhammad Fatih