Rupiah Anjlok Bukti Kepercayaan Ke Pemerintah Jokowi Makin Lemah


[PORTAL-ISLAM.ID] Nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menembus level Rp14.052 per USD pada Selasa (8/5/2018). Bahkan, Rupiah diprediksi terus merosot dan bisa menyentuh level Rp15.000 per USD.

Kalangan dewan mengingatkan pemerintah dan Bank Indonesia BI agar siaga dengan perkembangan nilai tukar Rupiah saat ini.

"Pemerintah dan BI seharusnya fokus bekerja memperkuat fundamen ekonomi agar dapat mengembalikan kepercayaan stakeholder terhadap perekonomian kita, bukan sekedar menyalahkan kondisi eksternal saja," kata Ecky Awal Mucharam, anggota DPR komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan, seperti dikutip RMOL.

Menurut dia, pelemahan rupiah bukti melemahnya kepercayaan terhadap pemerintah Jokowi, bukan sekedar faktor luar.

"Tetapi perlu diingat, bahwa menurunnya kepercayaan stake holder, pasar, investor dan publik pada Pemerintah menjadi penyebab. Adanya outflow dana juga terjadi karena ada ketidakpercayaan investor terhadap fundamental ekonomi kita. Misalkan risiko utang yang terus meningkat, serta pengelolaan fiskal yang tidak kredibel, yang tercermin dari shortfall pajak yang terus terjadi selama pemerintahan Pak Jokowi,” papar Ecky.

Pemerintah, lanjut dia, gagal mengoptimalkan investment grade yang diraih tahun 2017. Utang yang ditarik nyatanya tidak menggerakan ekonomi.

"Yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi kita yang medioker di antara negara-negara emerging market. Pemerintah tidak berhasil memacu pertumbuhan sebagaimana yang dijanjikan saat kampanye dan diawal pemerintahan yaitu 7 persen pertahun. Kondisi ini diperparah banyaknya proyek yang bersifat turn key project. Kita tidak mendapatkan nilai lebih. Bahkan tenaga kerjanya pun didatangkan dari China,” urai Ecky.

Tak hanya itu, menurutnya, defisit transaksi juga terus terjadi selama tiga bulan pertama di 2018, ditambah defisit neraca perdagangan.

"Aliran arus barang akibat skema turn key project tadi memperparah hal ini. Ini sebetulnya permasalahan struktural yang tidak cukup diatasi dengan kebijakan yang hanya bersifat menahan laju depresiasi sesaat,” ujar aleg asal Jawa Barat ini.

Dia menambahkan, persoalan juga terletak pada cadangan devisa yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain. Padahal, cadangan devisa menjadi amunusi meredam gejolak di pasar.

"Yuan bergerak stabil karena cadangan devisanya kuat, jadi bisa menyerap gejolak yang datang dari berbagai bersumber," tambah Ecky.

Dia melanjutkan, melemahnya nilai tukar kurs ini patut diwaspadai, karena akan berdampak pada dua hal. Pertama, meningkatkan beban pembayaran utang Pemerintah maupun swasta yang berdominasi dollar. Saat ini untuk utang Pemerintah saja, ada sekitar USD 109 Miliar yang memakai valas. Hal tersebut tentu akan membebani APBN.

"Oleh karena itu untuk memperkuat ketahanan devisa, saya mendorong BI agar mengeluarkan kebijakan untuk mewajibkan devisa hasil ekspor (DHE) di-hold di dalam negeri. Selain itu pemerintah harus berani membuat klausul hasil devisa untuk kepentingan dalam negeri kepada perusahaan asing pemegang kontrak migas dan minerba. Sementara untuk menjaga risiko eksposure terhadap volatilitas nilai tukar, BI perlu melakukan pengaturan terhadap utang luar negeri oleh swasta, agar terkontrol,” tutup Ecky.