Politisi PDIP Akui Pilpres 2019 Jokowi Hadapi 5 Persoalan Berat


[PORTAL-ISLAM.ID] Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 akan digelar serentak pada 17 April 2019.

Sampai saat ini baru Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sudah dideklarasikan untuk maju kembali dalam Pilpres 2019 oleh beberapa partai, termasuk PDIP.

Pengumuman Jokowi sebagai capres 2019 ini dilakukan dalam pembukaan Rakernas III PDIP di Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar, Bali, 23 Februari 2018 lalu.

Menurut beberapa pengamat, posisi elektabilitas Jokowi sebagai petahana dinilai tidak aman untuk melenggang. Bahkan dalam survei yang dilakukan MEDIAN, elektabilitas Jokowi tinggal 35% (Republika).

Tidak hanya soal elektabilitas, seorang politisi PDIP mengakui tantangan yang akan dihadapi Jokowi di Pilpres 2019 cukup berat.

"Saya simpati dengan Pak Jokowi atas kebaikan hati, kerja keras, dan juga kesederhanaannya. Tapi untuk Pilpres 2019 saya sedikit khawatir. Semoga beberapa isu berat ini bisa dijawab dengan baik," kata Sumantri Suwarno yang pada Pileg 2014 menjadi caleg PDIP Dapil Jawa Barat XI (Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut).

Menurut Sumantri Suwarno, yang disampaikan di akun fbnya (19/3/2018), ada 5 persoalan berat yang dihadapi Jokowi di Pilplres 2019:

1. Pertumbuhan ekonomi
2. Hutang luar negeri
3. Target dan kualitas infrastruktur
4. Tenaga Kerja Asing
5. Hubungan dengan umat

Seperti diketahui, Pertumbuhan Ekonomi sesuai janji saat Pilpres 2014 adalah 7%, namun hingga kini stagnan 5%.

Hutang luar negeri yang pada Pilpres 2014 janji tak akan lagi ngutang, nyatanya utang malah semakin naik dan sudah melebihi Rp 4000 Triliun.

Infrasturktur yang menjadi andalan Jokowi untuk Pilpres 2019 malah beberapa terjadi kecelakaan karena soal mutu kualitas. Secara kunatitas dari 245 proyek infrastruktur, baru 5 selesai selama 3 tahun Jokowi-JK.

Serbuan Tenaga Kerja Asing menjadi keresahan masyarakat. Padahal janjinya saat Pilpres 2014 adalah membuka 10 juta lapangan kerja baru (yang tentu untuk tenaga lokal).

Hubungan dengan umat Islam yang dinilai beberapa pihak kurang adil, terutama dalam penegakkan hukum, soal penilaian kriminalisasi ulama, penyerangan terhadap ulama yang akhir-akhir ini terjadi, dll.