Fraksi PDIP melakukan walk out diduga karena ucapan (pidato) Dedi Mulyadi saat menghadiri Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dan RKPD Tahun 2026 pada 7 Mei 2025.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebut langkahnya yang membongkar bangunan tanpa izin DPRD untuk menghindari konstituen. Sebab menurutnya jika berdiskusi terlebih dulu dengan DPRD, bangunan tersebut tidak akan pernah jadi dibongkar.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDIP, Christin Novalia Simanjuntak mengatakan di sela rapat paripurna tersebut fraksinya mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di rapat paripurna sekarang.
Kemudian, fraksinya meminta klarifikasi dari Dedi Mulyadi terkait pernyataannya yang menyebut seolah tak membutuhkan peranan DPRD Jawa Barat dalam mengambil kebijakan.
"Kami satu fraksi 17 orang semua Walk Out, alasan Walk Out Fraksi PDI Perjuangan perihal perkataan gubernur di Musrembang dan APDESI," ungkapnya, Jumat, 16 Mei 2025.
Menurutnya, dalam forum resmi tak sepatutnya Dedi Mulyadi menyampaikan perkataan yang mengkerdilkan peranan DPRD sebagai legislator.
"Kami menilai perkataan itu tidak seharusnya dilontarkan, terlebih dalam kegiatan kedinasan karena eksekutif dan legislatif kan harusnya saling melengkapi, bukan meniadakan," bebernya.
Langkah ini, kata politisi dari daerah pemilihan Kabupaten Bekasi tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga marwah lembaganya.
"Aksi walk out ini bentuk kami menjaga kehormatan lembaga DPRD Jabar," tandasnya.
Ribut-ribut PDIP vs Gubernur Jabar ini justru akan makin menguntungkan KDM yang memang lihai mengemas konten dan saat ini tengah naik daun disukai masyarakat.
Hal ini seperti dulu kasus Ahok vs DPRD Jakarta.
