MENEMUI Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Jumat malam, 2 Agustus 2024, Hasto Kristiyanto mengajak tuan rumah membicarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada 2024.
Sekjen PDIP itu membuka peluang koalisi dengan PKB dalam pilkada Jakarta.
“Kami juga membahas berbagai persoalan politik saat ini,” ujar Hasto ketika dimintai tanggapan melalui WhatsApp, Jumat, 9 Agustus 2024.
Hasto datang bersama Ketua Dewan Pengurus Wilayah PDIP Jawa Timur Said Abdullah. Selain membicarakan pilkada Jakarta, mereka membahas pemilihan kepala daerah di Riau, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Pertemuan itu digelar setelah tersiar kabar soal pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada hari yang sama. Dalam pertemuan itu, Jokowi kabarnya meminta Surya Paloh menarik dukungan partainya kepada Anies Baswedan. Tanpa NasDem, peluang Anies menjadi calon Gubernur Jakarta pun meredup.
Hasto meminta Muhaimin tetap mengusung Anies. Pengurus pusat PKB memang belum mengeluarkan sikap resmi. Tapi PKB Provinsi Jakarta telah mendeklarasikan Anies pada 12 Juni 2024. Saat bertemu dengan Anies di Aceh, Juni 2024, Muhaimin pun menyatakan mendukung pasangannya dalam pemilihan presiden 2024 itu.
Calon Gubernur Jakarta harus mengantongi dukungan partai atau koalisi partai yang punya 22 kursi di DPRD. Jumlah itu setara dengan 20 persen dari 106 kursi DPRD. Di Jakarta, tak ada partai yang bisa mengajukan calon gubernur sendiri. PKB memiliki 10 kursi di DPRD Jakarta, sedangkan PDIP punya 15 kursi.
Muhaimin Iskandar belum merespons pertanyaan dan panggilan telepon Tempo. Adapun Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengakui partainya intens berkomunikasi dengan PDIP. Menurut Jazilul, kedua partai sama-sama mencocokkan pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi ataupun kabupaten/kota.
Untuk pilkada Jakarta, Jazilul menyatakan partainya masih perlu waktu untuk memutuskan calon yang akan mereka dukung. Termasuk mempertimbangkan keputusan pengurus PKB Jakarta mengusung Anies Baswedan. “Itu bagian yang harus dipertimbangkan,” ucap Wakil Ketua MPR ini, Jumat, 9 Agustus 2024.
Beberapa petinggi dua partai itu bercerita, PDIP akan mengajukan calon Wakil Gubernur Jakarta jika berduet dengan PKB. Dua nama politikus PDIP yang muncul adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang juga mantan Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, dan Ketua Bidang Kebudayaan PDIP sekaligus eks Gubernur Banten, Rano Karno.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Eksekutif PDIP Deddy Sitorus mengatakan para pengurus partainya belum membahas calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. “Belum dibahas, tapi realitasnya hanya bisa dengan PKB,” ujar anggota komisi di Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi badan usaha milik negara ini kepada Tempo di kantor pusat PDIP, Kamis, 8 Agustus 2024.
Dua politikus PDIP bercerita, petinggi partainya juga intens berkomunikasi dengan Anies Baswedan. Ketua PDIP Jawa Timur Said Abdullah kerap menjadi penghubung dengan Anies. Said tak merespons permintaan wawancara yang dilayangkan Tempo. Tapi Anies mengaku berkomunikasi dengan utusan dari PDIP. “Masih ngobrol terus, masih mengalir,” katanya, Jumat, 9 Agustus 2024.
Para petinggi PDIP yang diwawancarai Tempo bercerita, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri membuka peluang mengusung Anies Baswedan. Syaratnya, PDIP bisa berkoalisi dengan PKB. Kerja sama dengan PKB dianggap memenuhi unsur hijau atau agamis.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Deddy Sitorus menyebutkan partainya bakal mengumumkan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta pada detik-detik akhir pendaftaran, yaitu 27-29 Agustus 2024. “Injury time baru diajukan,” tutur Deddy.
(Sumber: TEMPO)
------------------------------
