Benarkah Jokowi Makin Condong Mendukung Prabowo Subianto?
TIDAK seperti biasanya, belakangan Presiden Joko Widodo lebih sering memberi hormat layaknya tentara.
Saat mengikuti acara Musyawarah Rakyat (Musra) yang digelar kelompok relawan Jokowi, Projo, di Istora Senayan, Jakarta, Ahad, 14 Mei lalu, ia memberi salut (sikap hormat) kepada ribuan pendukungnya.
Sebagian relawan pun membaca sikap Presiden sebagai dukungan untuk calon presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Projo (Pro Jokowi), Budi Arie Setiadi, pun mengaku kaget melihat sikap Jokowi. “Sebelumnya enggak pernah memberi hormat,” kata Budi Arie ketika ditemui Tempo di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Mei lalu.
Apakah Jokowi hendak mendukung Prabowo? “Ya, itu simbol,” ujar Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut.
Hari itu Jokowi disebut bakal memberi kepastian tentang calon yang didukungnya dalam Pemilihan Umum atau Pemilu 2024. Adapun Musra merupakan acara pencarian calon presiden dan wakil presiden yang diinisiasi oleh Projo. Dimulai pada Agustus 2022, Musra sudah diadakan di 29 provinsi.
Sebelum acara dimulai, Presiden berbincang dengan pentolan relawan sekitar 20 menit. Selain pengurus Projo, hadir pemimpin Relawan Buruh Sahabat Jokowi, Andi Gani Nena Wea, dan Ketua Umum Bara JP Utje Gustaaf Patty. Budi menyatakan relawan akan mengikuti keputusan Jokowi. “Semua di bawah komando Pak Jokowi,” kata Budi menirukan ucapannya kepada Jokowi.
Dalam Musra, relawan Jokowi menyerahkan daftar nama calon presiden. Nama Prabowo mencuat di urutan teratas. Data akhir Musra menunjukkan Menteri Pertahanan itu mendapat dukungan 20,60 persen suara. Ia unggul tipis atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, yang mendapat 19,95 persen suara. Padahal sebelumnya Ganjar selalu berada di peringkat pertama.
Posisi ketiga ditempati Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Para relawan juga menyerahkan empat nama kandidat wakil presiden. Mereka adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno; Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md.; Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko; serta Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Arsjad Rasjid.
Dalam acara Musra, persentase dukungan terhadap para calon presiden dan wakil presiden tak disebutkan. Bendahara Umum Projo yang juga Ketua Panitia Musra, Panel Barus, tak membantah data yang diperoleh Tempo. “Saya tidak bilang itu salah. Bisa dicek sendiri dari hasil setiap Musra provinsi,” tutur Panel pada Jumat, 19 Mei lalu.
Namun, dalam 30 menit pidatonya, Jokowi tak menyebut satu pun nama calon presiden dan wakilnya. Ia hanya menyebut Indonesia butuh pemimpin yang dekat dengan rakyat dan pemberani. Meski begitu, ia mengingatkan para relawan agar keputusan tidak diambil secara terburu-buru. “Jangan tergesa-gesa, jangan grusa-grusu. Belanda masih jauh,” kata Jokowi.
Pidato Jokowi sepanjang disampaikan tanpa ada satu pun calon presiden atau wakil presiden yang hadir. Seorang petinggi kelompok relawan Jokowi bercerita, Presiden meminta para kandidat tak diundang agar ia lebih leluasa berpidato. Padahal, biasanya, para kandidat diundang dan secara terbuka bisa hadir dalam Musra di tingkat provinsi.
Panel Barus mengakui ada perubahan rencana mengenai calon presiden atau wakil presiden yang diundang. Namun ia membantah kabar bahwa kedatangan mereka dibatalkan karena instruksi Jokowi. “Kalau semua kami undang tapi ada yang tak datang, kan jadi enggak enak. Nanti terkesan Pak Jokowi berpihak sama yang datang,” ujar Panel.
Jokowi kecewa PDIP
Naiknya angka suara Prabowo Subianto di Musra ini seiring dengan mulai tawarnya hubungan Jokowi dengan PDIP. Pada 21 April lalu, partai banteng mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Seperti saat mencalonkan Jokowi pada 2014, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut Ganjar sebagai petugas partai.
Dua narasumber di lingkaran Istana dan kabinet juga menyebutkan Jokowi kecewa karena tak dilibatkan dalam keputusan Megawati. Jokowi baru hadir beberapa saat sebelum Megawati mendeklarasikan Ganjar. Karena itu, Jokowi mulai mengarahkan dukungan kepada Prabowo Subianto, yang juga berelektabilitas tinggi.
Sejumlah relawan pun membaca arah dukungan Jokowi bergeser ke Prabowo. Kriteria pemimpin pemberani yang disebut dalam pidato di Musra, misalnya, dimaknai identik dengan Prabowo, mantan Danjen Kopassus. Begitu pula dengan sikap hormat Presiden.
Maret Samuel Sueken, yang tergabung di kelompok relawan Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP), menilai Jokowi menyindir calon presiden yang masih bergantung pada keputusan partai pengusungnya. “Bagaimana bisa berani kalau mau ngapa-ngapain harus izin partai dulu. Arah dukungan Presiden sudah jelas,” ucap Maret Samuel Sueken, Kamis, 18 Mei lalu.
Sinyal dukungan kepada Prabowo, menurut narasumber di lingkaran Istana dan kabinet, juga terlihat dari kebersamaan Jokowi dengan Ketua Umum Partai Gerindra itu. Sehari seusai Musra, Jokowi mengajak Prabowo mengikuti acara puncak penanaman mangrove di Taman Wisata Alam Angke Kapuk, Jakarta Utara. Bersama-sama mereka nyebur ke lokasi.
Anggota Dewan Pembina Gerindra, Andre Rosiade, menganggap kebersamaan bosnya dengan Presiden berdampak positif terhadap Prabowo dan partainya. Termasuk menaikkan elektabilitas Prabowo sebagai calon presiden. “Perlahan tapi pasti pemilih Pak Jokowi mulai memilih Pak Prabowo,” kata Andre pada Kamis, 18 Mei lalu.
Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional sekaligus Menteri Perdagangan, pernah berkelakar ingin lebih sering diajak Presiden dalam kunjungan kerja. “Pak Prabowo panen padi bersama Pak Jokowi, surveinya naik,” ujar Zulkifli dalam silaturahmi Ramadan bersama Jokowi dan ketua umum partai politik di markas PAN, awal April lalu.
Hasil sigi Indikator Politik Indonesia pada 30 April-5 Mei lalu menunjukkan elektabilitas Prabowo naik dari 23,3 persen pada Januari 2023 menjadi 34,8 persen pada Mei 2023. Ia menyalip Ganjar, yang berada di peringkat kedua dengan 34,6 persen.
Prabowo juga mulai mendekat dengan lingkaran keluarga Jokowi. Ia datang ke kediaman pribadi Jokowi di Banjarsari, Solo, Jawa Tengah, untuk halalbihalal pada 22 April lalu, sehari setelah Ganjar dideklarasikan sebagai calon presiden PDIP. Padahal, sebelumnya, Jokowi telah mewanti-wanti para menterinya untuk tidak datang ke Solo.
Putra sulung Jokowi sekaligus Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, juga menyambut Prabowo yang berkunjung ke Surakarta pada Jumat, 19 Mei lalu. Menjamu Prabowo di angkringan Omah Semar Solo, Gibran juga membawa relawan Jokowi-Gibran. Kelompok relawan ini kemudian menyampaikan dukungan kepada Prabowo.
Pengurus Relawan Jokowi-Gibran, Kuat Hermawan, mengklaim ada 15 koordinator lapangan di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang hadir. Mereka juga pernah dikumpulkan oleh Gibran pada 28 April lalu di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Dalam pertemuan itu, Gibran memberi arahan tentang Pemilu 2024.
Menurut Kuat, para relawan yang hadir juga menyampaikan aspirasi untuk mendukung Prabowo, rival Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019, sebagai calon presiden. “Bahwa 90 persen dukungan ditujukan untuk Prabowo,” kata Kuat.
Duet Prabowo-Gibran
Di lingkup internal Gerindra belakangan muncul wacana menduetkan Prabowo dengan Gibran dalam Pemilu 2024. Ide ini dianggap sebagai cara mengikat Jokowi dan Prabowo dalam Pemilu 2024. Selain itu, belum ada calon wakil presiden yang dianggap pas untuk Prabowo.
Namun Gibran menghadapi kendala syarat usia. Undang-Undang Pemilu mewajibkan calon presiden dan wakil presiden berusia minimal 40 tahun. Umur Gibran 35 tahun.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang juga pendukung Jokowi, telah mengajukan permohonan uji materi syarat usia tersebut ke Mahkamah Konstitusi. PSI menghendaki syarat itu diubah menjadi 35 tahun.
Relawan Jokowi Terpecah
Arah dukungan relawan Jokowi tidak sepenuhnya condong ke Prabowo. Ada juga kelompok relawan yang memilih Ganjar Pranowo. Kelompok ini mengadakan halalbihalal dengan Ganjar di Basket Hall Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 13 Mei lalu. Acara tersebut diinisiasi oleh PDI Perjuangan.
Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres 2024 PDIP, Adian Napitupulu, mengklaim ada 1.800-an relawan pendukung Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019. Jumlah tersebut kini menyusut menjadi 245. “Banyak yang sudah bubar, ganti nama jadi pendukung Ganjar Pranowo, atau merger dengan relawan lain,” tutur Adian, Jumat, 12 Mei lalu.
Salah satu kelompok yang hadir dalam halalbihalal itu adalah Koordinator Nasional Ganjarist. Kelompok ini mendeklarasikan dukungan bagi Ganjar Pranowo pada 2021. Sempat dipimpin oleh Eko Kuntadhi, pegiat media sosial yang juga pendukung Jokowi, kelompok itu sekarang diketuai oleh Kris Tjantra.
Menurut Kris, Koordinator Nasional Ganjarist justru meyakini Jokowi mendukung Ganjar Pranowo. Ia melihat Jokowi dalam berbagai kesempatan memberikan kode mendukung kader partai banteng tersebut. Misalnya Jokowi pernah menyebut calon presiden harus pekerja keras dan berambut putih. Ganjar identik dengan kriteria rambut putih. “Ganjar bisa melanjutkan kerja Jokowi,” kata Kris.
Meski begitu, tak semua relawan Jokowi memenuhi undangan itu. Beberapa kelompok besar, seperti Projo, Bara JP, dan JPKP, memutuskan tak hadir.
Bendahara Umum Projo, Panel Barus, bahkan menyebutkan pencalonan Ganjar berbeda dengan Jokowi pada 2014 dan 2019. Ia mengatakan relawan Ganjar juga muncul karena faktor partai, bukan murni dari masyarakat.
Panel pun menyebutkan cara Ganjar memperlakukan relawan tak seperti Jokowi. “Yang paling membedakan, dulu Jokowi datang sendiri ke kantor relawan untuk memberi pengarahan,” ucap Panel.
Meski sikap relawan terpecah, PDIP meyakini Jokowi akan tetap mendukung Ganjar. Kehadiran Jokowi di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, saat partai itu mendeklarasikan Ganjar salah satu indikasi kuat. “Ini soal waktu saja. Kami yakin Pak Jokowi mendukung Ganjar karena sama-sama kader PDIP,” kata Ketua Dewan Pengurus Pusat PDIP Said Abdullah, Rabu, 17 Mei lalu.
Toh, beberapa relawan memilih menunggu keputusan Jokowi, mendukung Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto. Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, sempat menanyakan langsung arah dukungan Jokowi saat keduanya duduk bersama di Musyawarah Rakyat lalu. Menurut dia, Jokowi masih memperhitungkan dinamika politik sebelum memutuskan arah dukungan. “Jadi kepastian koalisi partai dan nanti siapa cawapresnya tiap calon ini yang menentukan,” ujar Budi Arie.
(Sumber: Majalah TEMPO)
