Berkumpulnya ribuan pendukung Presiden Jokowi di GBK, menunjukkan perilaku cacat seorang pemimpin

Bahaya Mobilisasi Relawan Jokowi

Berkumpulnya ribuan pendukung Presiden Joko Widodo dari pelbagai kelompok di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, menunjukkan perilaku cacat seorang pemimpin dalam berdemokrasi. Meski tidak eksplisit menyebutkan nama, dukungan kepada bakal calon presiden yang indikasinya mengarah pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo itu tidak sepantasnya keluar dari seorang presiden yang sedang menjabat.

Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Jokowi semestinya bersikap netral. Tidak sepatutnya ia berkumpul dengan khalayak ramai, lalu mengarahkan mereka untuk memilih calon presiden sesuai dengan keinginannya. Apalagi dia masih akan menjabat hingga dua tahun ke depan. Nyatanya, rapat akbar relawan Jokowi pada Sabtu, 26 November lalu, telah menjelma menjadi panggung mobilisasi massa.

Selain tidak ada urgensinya, perhelatan ini memantik kecurigaan. Berkumpulnya para relawan bisa dibaca sebagai strategi penguasa yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan mengarahkan pendukungnya agar memilih calon tertentu. Di sisi lain, mobilisasi massa tersebut sekaligus memberikan sinyal sebagai "unjuk kekuatan" bagi kelompok yang berseberangan. 

Dukungan kepada salah satu calon itu juga bertolak belakang dengan pernyataan Presiden selama ini. Di depan penjabat kepala daerah, Juni lalu, misalnya, Jokowi memerintahkan agar mereka bersikap netral. Mereka diminta tegak lurus dan tidak terlibat politik praktis dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah serentak 2024. 

Hal yang sama Jokowi sampaikan di depan perwira tinggi TNI dan Polri. Dalam beberapa kali kesempatan di hadapan sejumlah politikus, Jokowi selalu menyampaikan agar pemilihan presiden 2024 berlangsung adem. Memang sudah semestinya pesta demokrasi merupakan ajang adu gagasan—bukan gontok-gontokan antarpendukung para calon.

Inkonsistensi antara ucapan dan tindakan bukanlah perilaku seorang negarawan. Bila ingin dikenang sebagai negarawan, Jokowi semestinya tidak memihak kepada salah satu calon presiden, atau bisa menahan diri untuk tidak menyampaikan pernyataan yang bermuatan politis guna menghindari perpecahan. Polarisasi yang terjadi dalam dua pemilihan presiden terakhir harus diakhiri.

Semua orang tentu punya pilihan masing-masing. Namun tidak pada tempatnya seorang presiden menyampaikan preferensi politiknya secara terbuka di depan publik. Ia harus mengayomi dan bersikap independen terhadap semua kelompok masyarakat, demi menjaga demokrasi dan konstitusi. 

Tidak ada salahnya Jokowi meniru sikap politik yang pernah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tunjukkan menjelang pemilihan presiden 2014. Yudhoyono memilih bersikap netral tanpa mendukung Jokowi ataupun Prabowo Subianto yang saat itu berlaga menjadi calon presiden.

Di sisi lain, bukankah pemerintah telah melarang pemakaian Gelora Bung Karno—beserta empat stadion lainnya—untuk konser atau kegiatan publik, enam bulan sebelum pelaksanaan Piala Dunia U-20 pada 2023 mendatang? Artinya, penggunaan Stadion Gelora Bung Karrno melanggar keputusan pemerintah sendiri.

Keputusan itu dibuat karena Gelora Bung Karno sudah masuk dalam daftar stadion yang telah disetujui FIFA untuk Piala Dunia U-20. Sejak 10 November lalu, GBK semestinya sudah steril dari segala bentuk kegiatan pengumpulan massa, bahkan untuk pertandingan sepak bola tim nasional sekalipun. Selain melanggar keputusan pemerintah, pengerahan massa di GBK itu berakibat menumpuknya 31 ton sampah dalam satu hari.

Meski setiap kandidat berusaha mendekati demi memperoleh dukungan, Jokowi harus terbuka dan bersikap seimbang kepada semua calon yang akan berlaga dalam pemilihan presiden mendatang. Biarlah urusan pencalonan menjadi kesibukan partai politik atau koalisi partai.

Jokowi harus keluar dari kungkungan politik praktis. Ia mesti taat asas dalam menjalankan pemerintahan dengan menegakkan sendi negara dan konstitusi. Hanya dengan begitu, Jokowi akan dikenang sebagai seorang negarawan.

(KORAN TEMPO)