Bayangkan HANYA DARI SEKTOR TAMBANG saja, kalau korupsinya bisa dihapus, rakyat Indonesia akan dapat 30 juta/bulan !!!

SEBETULNYA LUAR BIASA ALLAH SWT mencintai rakyat Indonesia! Allah berikan kekayaan alam yg sungguh tidak dimiliki oleh negara lain.

Namun ironisnya di negara yg kaya dengan hasil tambang dll ini banyak rakyat bahkan ratusan ribu mungkin hingga jutaan yang tidak bisa makan 3 kali. 

Mengapa? 

Karena korupsi dari pejabat yg gila-gilaan, dimana para pejabat ini ber-hanky panky alias berkongkalikong dengan kelompok oligarki (konglomerat pengendali hukum dan politik di negeri ini).

Bayangkan HANYA DARI SEKTOR TAMBANG saja, kalau korupsinya bisa dihapus, rakyat Indonesia yg berjumlah 280 juta ini, akan dapat 30 juta/kepala/bulan.

Seharusnya rakyat Indonesia ini gak usah kerja kalau pemimpinnya hebat mengatasi korupsi yg dilakukan pejabatnya dan bisa menekuk konglomerat (bukan sebaliknya dikendalikan para konglomerat), sudah dikasih Allah SWT lewat hasil tambang Rp 30 juta per orang tiap bulan. Apa nggak LUAR BIASA?!

Namun "hak rakyat" itu terampas para koruptor yakni para pejabat eksekutif, legislatif dan yudikatif yg berkongkalikong dengan pengusaha/konglomerat.

Itu mungkin yang membuat Allah SWT sering "marah", sehingga berbagai bencana silih berganti datang dan menimpa rakyat Indonesia yg selalu salah memilih pemimpin.

Tahun 2024 masih akan memilih calonnya oligarki? 

(Naniek S Deyang)

_____

Tanpa Korupsi, Gaji Rakyat Bisa Rp 30 Juta Sebulan 

Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, Indonesia adalah negeri yang kaya dan memiliki pemasukan besar. Dari sektor energi misalnya, dia mengatakan, negara bisa saja mendulang Rp 15 ribu triliun setiap tahun.

Jumlah itu didapat dari royalti 45 blok migas yang telah beroperasi dan beberapa pertambangan ilegal. 

"Dari pemasukan itu lalu dibagi 241 juta jiwa penduduk, maka minimal pendapatan masyarakat Rp 30 juta per bulan," kata Samad di hadapan 20 ribu buruh yang berkumpul di Istora Senayan, Senin, 21 Oktober 2013.

Samad menambahkan, pemerintah semestinya mampu memaksa perusahaan tambang untuk membayar royalti sebesar 50 persen. Sebagai contoh, dalam setahun, Blok migas Mahakam bisa mendulang Rp 120 triliun, Blok Cepu sebesar Rp 190 triliun, dan Blok Madura senilai Rp 135 triliun.

Namun, sektor tambang dan energi adalah satu wilayah yang diindikasi banyak kebocoran dan korupsi. 

Hampir 50 persen perusahaan tambang yang melakukan eksploitasi dan eksplorasi mineral tak membayar royalti. 

Saat bertanya kepada mereka yang mengemplang pajak, Samad menemukan bahwa mereka telah membayar sogokan kepada pemerintah setempat. 

"Bahkan, sesungguhnya uang suap yang dibayarkan ke oknum pemerintah lebih besar dari royalti," ucapnya.

Para pengusaha hitam lebih memilih membayar ke oknum aparat pemerintah agar dimudahkan dalam mengurus izin usaha pertambangan. Selain itu, pengusaha juga berharap agar lahan penambangan mereka ditambah.