Setelah Kritik Proyek LRT Palembang, Tapi Sekarang Ridwan Kamil Minta Maaf

[PORTAL-ISLAM.ID]  Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengkritik LRT Palembang sebagai sebuah proyek gagal. Namun, ia meminta maaf atas pernyataannya tersebut. 

Permintaan maaf ia sampaikan dalam unggahan instagramnya awal pekan ini. Permintaan maaf khususnya ia sampaikan kepada warga Palembang.

"Permohonan maaf kepada warga Palembang jika poin diskusi Studi Pembangunan di Jababeka terkait studi-studi kasus transportasi dianggap kurang berkenan." ujar pria yang akrab disapa Emil ini dalam instagramnya, Senin (24/10).

Sebelumnya, Ridwan Kamil mengatakan LRT Palembang sebagai proyek gagal. Menurutnya, kegagalan terjadi akibat pengambilan keputusan LRT Palembang  yang dasar perencanaannya dilakukan berdasar tujuan politik. Ridwan Kamil mengatakan keputusan membuat LRT Palembang didasarkan atas hajatan besar Asian Games 2018.

"Ada juga konsep saya kasih tahu kegagalan decision Rp 9 triliun membuat namanya LRT Palembang. Decision based-nya, political decision not planning decision. Ini karena ada mau ada Asian Games, harus ada koneksi dari Palembang ke Jakabaring," ungkap Ridwan Kamil seperti dikutip dari detik.com, Senin (24/10).

Ridwan Kamil luruskan pernyataan soal kegagalan itu. Ia menyatakan permasalahan pembangunan LRT Palembang ia sampaikan terkait permintaan developer di Bekasi-Karawang dalam sebuah diskusi.

Dalam diskusi itu, tiba-tiba ada developer yang meminta dibangunkan MRT. Kemudian ia jawab permintaan itu dengan beberapa argumentasi. 

Pertama, MRT itu mahal. "Rp1 triliun per km. Tidak ada anggaran pemerintah daerah yang sanggup kecuali DKI mungkin," katanya.

Kedua, populasi harus besar supaya penuh dan balik modal cepat. Ketiga, harus terkoneksi dengan feeder dan jaringannya harus luas.

Jika populasi sedikit tambahnya, nanti ada tantangan seperti LRT Palembang yang kondisi ridership-nya penumpang hariannya belum maksimal. Ia mengatakan diskusi itu pun sifatnya akademis.

"Bukan format tanya jawab dengan media," katanya.

"Mungkin kebiasaan saya sebagai mantan dosen yang selalu berargumen dengan memberi contoh studi kasus. Suka lupa bahwa dalam ber-statement akademik, melekat jabatan saya sebagai pemimpin daerah, sehingga ada kritikan "urus aja atuh jabar, jangan sok komen pembangunan daerah lain". Kritikan itu saya terima dengan lapang dada," ujarnya. [cnn]