Nasdem: Kalau Demokrat memaksakan AHY, bisa jadi kemudian tidak terjadi koalisi

Menakar Peluang Anies di Tiga Partai

JAKARTA – Pertemuan Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menguatkan sinyal ketiga partai bakal mengusung Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden 2024. Keempatnya bertemu dalam acara pernikahan putri legislator NasDem, Sugeng Suparwoto, dua hari lalu.

Sinyal itu semakin menguatkan perkembangan rencana koalisi NasDem, PKS, dan Demokrat serta kandidat calon presiden yang bakal diusung. NasDem sendiri sejak awal sudah menyodorkan nama Anies sebagai calon presiden, selain Panglima TNI Andika Perkasa dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, menjawab diplomatis saat dimintai konfirmasi ihwal momen pertemuan secara bersamaan ketiga ketua umum partai dengan Anies tersebut. “Kebetulan (mereka bertemu) di nikahan anak Mas Sugeng Suparwoto,” kata Willy, Ahad lalu.

Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, menambahkan, pertemuan itu tak bisa diartikan NasDem sudah memutuskan mengusung Anies. Hingga saat ini, kata dia, Surya Paloh belum memilih satu dari tiga nama calon presiden, yaitu Anies, Andika, dan Ganjar. “NasDem akan mendiskusikan dengan partai politik koalisi,” kata Ahmad Ali. 

Ahmad Ali menegaskan, NasDem pasti akan membangun koalisi dengan partai politik lain dalam menghadapi pemilihan presiden 2024. Karena itu, kata dia, NasDem membuka komunikasi dengan semua partai, meski komunikasi paling intens terjadi dengan PKS dan Demokrat. “Tapi tidak menutup kemungkinan untuk nanti mengusung calon lain atau koalisi dengan partai lain karena sampai saat ini belum diputuskan,” ujarnya.

Dimintai konfirmasi ihwal pertemuan ini, Anies mengaku banyak persoalan yang dibahas di antara mereka dalam pertemuan tersebut, termasuk urusan politik. "Semuanya dibahas," kata Anies di Plaza Selatan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Senin, 19 September 2022.

Namun Anies tak bersedia berkomentar ihwal urusan pemilihan presiden. Mantan Menteri Pendidikan ini menyarankan agar awak media bertanya kepada ketiga partai politik tersebut. "Kalau itu, nanyanya sama partai politik,” katanya.

Saat berada di Singapura pada 16 September lalu, Anies mengatakan dirinya siap menjadi calon presiden 2024. Ia pun membuka kemungkinan menjalin komunikasi dengan partai politik, sebab dirinya bukan berasal dari kader partai.

Ia juga menanggapi hasil survei elektabilitas sejumlah figur. Survei menempatkan Anies di posisi tiga teratas bersama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. “Survei yang tidak diminta ini terjadi bahkan sebelum saya berkampanye. Saya rasa mereka memberi saya lebih banyak kredibilitas," kata Anies kepada Reuters di Singapura. 

Di samping nama calon presiden, saat ini juga mengemuka nama calon wakil presiden yang diduetkan dengan Anies, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat rapat pimpinan nasional pada Jumat pekan lalu, kader Demokrat menghendaki AHY tetap berkontestasi dalam pemilihan presiden, minimal sebagai calon wakil presiden.

Keputusan rapat pimpinan nasional itu menguatkan adanya keinginan Demokrat untuk menduetkan Anies dengan AHY. Wacana ini semakin kencang menggelinding setelah Anies bersua dengan AHY dua hari lalu tersebut.

Wakil Ketua Umum NasDem Ahmad Ali menanggapi agenda menduetkan Anies dan AHY ini. Ahmad Ali mengatakan NasDem sebagai calon mitra koalisi Demokrat nantinya pasti akan dimintai persetujuan. Tapi ia mengingatkan partai-partai yang berkoalisi dengan NasDem agar memiliki kesamaan pemahaman lebih dulu.

“Kalau Demokrat, misalnya, memaksakan AHY, bisa jadi kemudian tidak terjadi koalisi, umpamanya. Nah, kalau tidak terjadi koalisi karena tidak ada kesepahaman internal, apa kemudian kita anggap ini adalah upaya menjegal Anies?” ujar Ahmad Ali.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, berpendapat peluang Anies menjadi calon presiden sangat bergantung pada keputusan NasDem, PKS, dan Demokrat. Selain itu, restu Presiden Joko Widodo tetap diperlukan.

“Surya Paloh akan menjalin komunikasi dengan Jokowi untuk menawarkan paket Ganjar dan Anies. Tapi, jika Jokowi punya paket sendiri, Surya Paloh dapat membangun koalisi sendiri bersama PKS dan Demokrat,” kata Ujang.

Ia menambahkan, Anies juga harus tetap memiliki panggung politik setelah tak lagi menjabat Gubernur DKI Jakarta untuk menguatkan posisi tawarnya sebagai kandidat calon presiden. Masa jabatan Anies sebagai gubernur akan berakhir pada 16 Oktober mendatang. Karena itu, Anies harus mendapat panggung baru untuk meraih simpati publik. Panggung politik itu bisa datang dari tim pendukung Anies maupun ketiga partai tersebut.

Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo, menyebut Anies menghadapi dua tantangan utama jika ingin berkontestasi dalam pemilihan presiden 2024. Pertama, Anies bukan kader partai. Kedua, jika bergabung dengan partai tertentu, partai tersebut mesti membangun koalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden, yaitu minimal 20 persen dukungan dari partai politik pemilik kursi di DPR. 

Ia berpendapat, NasDem dan calon partai koalisinya pasti akan berhitung peluang memenangi pemilihan presiden 2024 sebelum memutuskan nama calon presiden yang akan diusung. Jadi, Anies belum tentu jadi pilihan NasDem nantinya.

(Sumber: Koran Tempo)