GoTo Tercatat Parkir Dana Rp 352 Miliar di Perusahaan Boy Thohir, Ini Kata Ekonom: "Kasus ini, nuansa politiknya besar..."

GoTo Tercatat Parkir Dana Rp 352 Miliar di Perusahaan Boy Thohir

Catataan: Yanuar Rizky (Analisa Ekonomi)

Ada beberapa kawan di fesbuk me-mention saya tentang berita ini....

Komentar saya:

1. Saya rasa, ini salah satu indikasi tambahan saja, dari rangkaian status saya soal indikasi transaksi konflik kepentingan dari (1) para pihak terafiliasi, yang potensi kepentingannya adalah (2) dari sisi penerima manfaat setelah transaksi aksi korporasi Telkom via Telkomsel ke Goto menjadi kunci valuasi harga saham lama didongkrak menjadi 266 kali.

2. Dalam argumen analisa saya dalam status-status terdahulu (termasuk pendapat saya di panja DPR) adalah di rentang periode potensi perkara sebagaimana diatur dalam litigasi beracara UU no. 8 tahun 1995 adalah dari November 2020 sampai Desember 2021.

3. Dalam rentang waktu tersebut, saya mendasarkan kepada pendapat Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara yang diminta pendapat pembelian saham gojek (saat itu belum merger dengan tokopedia) oleh Telkom tahun 2018 adalah karena gojek perusahaan RUGI dan arus kas negatif, maka pembelian harus ke saham baru (bukan membeli pemegang saham lama) dan harus digunakan untuk dana perusahaan (gojek) untuk operasionalnya menjadi perusahaan UNTUNG.

4. Skema yang saya lakukan tentang penerima manfaat adalah adanya buy back (via saham treasury) oleh manajemen goto ke sekelompok pemegang saham lama setelah periode valuasi dan dana telkomsel masuk.

5. Status saya sebelumnya juga ada yang mengukur rasio uang kas masuk telkomsel 2020 dan 2021 konsistem meleverage Kas gofo 13,8%.

6. Dari leverage 13,8% itu, status saya yang lalu juga menghitung arud kas operasi goto negatif, juga arus kas investasi, yang positif arus kas pendanaan, tapi status saya juga memberi argumen analisa positif diakibatkan akrual valuasi bukan dana tunai.

7. Artinya, secara analisa menunjukan potensi indikasi bahwa leverage uang tunai telkomsel dipakai untuk buy back saham kelompok pemegang saham lama, bukan ke sisi memperbaiki kinerja operasi.

8. Nah, aksi goto sekarang masukin dana ke reksadana pasar uang Trimegah, dimana Trimegah adalah perusahaan yang juga milik GT, bagi saya itu subsequent event dari periode analisa saya.

9. Subsequent event adalah teknik Auditor yang melakukan uji substansi dengan mengamati peristiwa setelah tanggal tutup buku laporan keuangan yang diperiksanya.

Jadi, saya rasa, simpel aja, ini menambah warna potensi indikasi dari uji analisa publik akan adanya transaksi benturan kepentingan.

Semua itu, menjadi ranah OJK dalam melakukan proses pemeriksaan, penyidikan, dan menyampaikan secara terbuka gelar perkara (litigasinya) ke publik.

Media ada yang nanya saya apa pekerjaan rumah OJK, saat kemarin pimpinan (Dewan Komisioner) OJK berganti minggu lalu.

Saya menjawab, ada kemunduran besar dari era Bapepam ke OJK, di webnya nyaris tak ada rilis litigasi pemeriksaan, penyidikan atas kasus-kasus.

Saya menjawab, bagaimanapun fungsi penegak hukum (APH) ada di OJK, sehingga DK OJK harus pula punya komitmen ke arah otoritas kelas dunia, yang memiliki transparansi tatakelola pengawasan, pemeriksaan dan penindakan hukum.

Saya menjawab, karena itu kemampuan hukum dan beracara dalam proses hukum pidana (litigasi) juga menjadi fungsi yang harus dimiliki DK OJK.

Kasus ini, nuansa politiknya besar...

Bahkan, sebuah acara yang digelar sebuah talkshow radio, pihak dari lembaga survey politik menuduh semua akun yang menyoroti goto politik.

Satu hal, yang mungkin mereka tidak cukup riset soal saya, yaitu dari dulu sejak saya keluar dari BEJ (2005) sudah membahas soal ginian di publik.

Jadi, yang kerja politik siapa? Saya atau lembaga survey yang diorder oleh orang yang ngebet ikut copras capres?

Saya sangat percaya diri, dari sisi ini; tidak sepeser pun saya dapat uang dalam melakukan analisa investigasi Telkom-Goto, dan saya juga ngak ada posisi portpolio saham goto dan telkom.

Lembaga survey itu, atau buzer yang bilang saya meras lah dsbnya, berani ngak deklarasi ngak terima duit untuk opininya? hehe...

Tapi, sebagai warga negara, tentu saya punya sikap politik.... kalo kita punya Presiden, yang pas jadi menteri aja ngak bisa menertibkan permainan "telanjang" kakaknya, apa iya itu yang kita inginkan sebagai bangsa?

Gitu loh bestie...

#enjoyAja

[fb]