Menurut Soleman, seorang yang dekat dengan orang PKI, maka akan terpengaruh paham PKI dan TNI mempunya instrumen pengukuran hal tersebut pada saat tes masuk prajurit.
"Iya tidak perlu diterima, karena sebagai anak keturunan selalu tidak terhindarkan adanya keterpengaruhan," kata Soleman saat dihubungi Suara.com, Minggu (3/4/2022).
Kata dia, jika kebijakan yang diambil Panglima TNI itu hanya sebatas memperbolehkan keturunan PKI ikut tes TNI maka mereka tidak akan pernah lolos.
"Karena sebagai keturunan PKI pasti ada keterpengaruhan, nah siapa saja yang terindikasi terpengaruh pasti akan gagal, TNI punya alat ukur untuk menilai keterpengaruhan terhadap ajaran komunis," ucapnya.
Dia menilai tidak perlu ada penyesuaian dalam seleksi prajurit TNI, tes seleksi penyaringan paham komunisme atau yang bertentangan dengan Pancasila tetap harus dipertahankan.
"Laksanakan saja apa yang sudah dilakukan selama ini. Yang sudah dilaksanakan selama ini sudah baik, tidak perlu diubah karena sudah dilaksanakan dengan konsisten," tutup Soleman.
Diketahui, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengubah aturan seleksi penerimaan calon prajurit TNI. Ia kini membolehkan turunan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI.
Itu disampaikannya saat memimpin rapat penerimaan Taruna Akademi TNI, Perwira Prajurit Karier TNI, Bintara Prajurit Karier TNI dan Tamtama Prajurit Karier TNI Tahun Anggaran 2022.
(Suara)
