MASIH DICARI: INVESTOR IKN
Pembangunan ibu kota baru seluas 256 ribu hektare tersebut diperkirakan menelan biaya Rp 466 triliun.
Batalnya SoftBank mendanai pembangunan ibu kota negara (IKN) menyingkap tabir baru.
Pembicaraan soal biaya pembangunan IKN kian ramai setelah calon investor proyek IKN, Softbank, pada Jumat pekan lalu menyatakan batal menyuntikkan modal di megaproyek tersebut. Padahal perusahaan asal Jepang itu pada 2020 digadang-gadang bakal memasok dana segar sebesar US$ 100 miliar (Rp 1.431 triliun).
Pemerintah bahkan menunjuk CEO Softbank, Masayoshi Son, sebagai anggota Dewan Pengarah IKN.
Sumber Tempo di pemerintahan yang pernah mengikuti pertemuan antara Masayoshi Son dan Luhut di Jakarta menyebutkan, pemerintah dan Softbank sejak awal belum pernah mencapai titik temu ihwal rencana investasi di IKN. Ia menyatakan syarat-syarat yang diajukan Softbank tidak masuk akal.
Misalnya, Sofbank meminta jumlah penduduk IKN Nusantara nantinya minimum 50 juta jiwa. Selain itu, Softbank ingin semua industri di Jakarta dan sekitarnya dipindahkan ke IKN. “Softbank bersedia menanggung semua biaya investasi asalkan desain dan kontraktor pembangunan berasal dari mereka,” ucapnya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, memperkirakan salah satu penyebab mundurnya Softbank ialah banyaknya kerugian yang dialami perusahaan tersebut dalam investasi di Wework dan Alibaba. Pandemi Covid-19, dia berkata, membuat kondisi keuangan Softbank kian buruk.
Selain masalah finansial, Bhima menimpali, Softbank melihat adanya risiko politik dari proyek pembangunan IKN. "Terlebih belakangan ada kegaduhan soal perpanjangan masa jabatan presiden yang membuat investor memilih wait and see," ujar Bhima.
Sikap menunggu diambil karena investasi di IKN butuh kepastian jangka panjang 15-20 tahun. Sedangkan dinamika politik dapat membuat proyek terhenti di tengah jalan (mangkrak). Tak hanya itu, ongkos konstruksi diperkirakan akan melambung lantaran inflasi dan ketidakpastian global akibat perang Rusia-Ukraina.
“Naiknya suku bunga di berbagai negara meningkatkan biaya dana, khususnya bagi investor yang memiliki rasio utang tinggi,” ujar Bhima.
Ia menganalisis, mundurnya Softbank akan menimbulkan dua konsekuensi. Pertama, jika pemerintah berkeras mengejar pembangunan IKN, sebesar 80-90 persen investasi awal IKN harus bersumber dari APBN. “Di tengah target penurunan defisit APBN ke bawah 3 persen pada 2023, pemerintah akan mengandalkan tambahan penerimaan dari ekspor komoditas atau utang baru.”
Pilihan kedua, Bhima melanjutkan, pemerintah harus mencari pengganti Softbank berupa lembaga investasi hedge fund ataupun sovereign wealth fund dari negara-negara mitra, seperti Arab Saudi. "Sayangnya, mencari investor sekelas Softbank bukan hal mudah, apalagi proses pembangunan IKN harus segera dimulai," ujar Bhima.
(Sumber: Koran Tempo, 16-03-2022)
