Faisal Basri: Ini extraordinary crime (kejahatan luar biasa), dana covid dialihkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru

[PORTAL-ISLAM.ID]  Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri merespons ihwal pemerintah yang menyisihkan dana program pemulihan ekonomi nasional atau PEN untuk pembangunan ibu kota negara (IKN).

"Apakah ibu kota baru bisa memulihkan ekonomi nasional dari Covid? Ya tidak bisa," kata Faisal Basri.

"Ini extraordinary crime (kejahatan luar biasa), dana covid dialihkan untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru," tegasnya.

Menurutnya, agar tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, caranya adalah dengan menunda pembangunan ibu kota baru.

Hal senada disampaikan mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu yang membenarkan pernyataan Faisal Basri.

"Saya setuju pernyataan ini (extraordinary crime/kejahatan luar biasa) karena dana covid itu diperoleh dari utang negara dengan bunga tinggi, kenapa dialihkan ke dana pembangunan IKN?" kata Said Didu di akun twitternya, Senin (24/1/2022_.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN, yakni dalam pos program penguatan ekonomi senilai Rp 178,3 triliun untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN.

Dia menilai pelaksanaan pembangunan ibu kota baru di tahap ini bisa dikategorikan sebagai proses untuk pemulihan ekonomi. Itu sebabnya, Sri Mulyani bakal merancang penggunaan sebagian dana PEN untuk pembangunan ibu kota baru.

Rencana itu disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 19 Januari 2022. Rapat itu membahas evaluasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2021, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021, serta rencana APBN dan PEN 2022.

Sri Mulyani memaparkan, bahwa tahap awal pembangunan IKN akan berlangsung pada tahun 2022-2024. Dalam tahap ini dilakukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalanan, listrik, air, dan jaringan telekomunikasi.

Untuk membiayai pembangunan infrastruktur dasar di ibu kota negara tersebut, Sri Mulyani ingin menggunakan dana dari program PEN. 

"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) waktu itu menyampaikan akan membuat jalannya. Kalau memang bisa dieksekusi pada 2022, maka akan bisa kami anggarkan di Rp 178 triliun ini," ujarnya.