Terima Permintaan Maaf Amerika CS, Erdogan Batal Usir 10 Duta Besar dari Turki

[PORTAL-ISLAM.ID]  Pemerintah Turki akhirnya membatalkan keputusannya mengusir 10 duta besar yang sebelumnya akan diberikan 'personae non grata'. Para duta besar itu dianggap ikut campur dalam urusan negara setelah menyerukan pembebasan Osman Kavala.

Keputusan itu diumumkan Presiden Recep Tayyip Erdogan usai melakukan pertemuan dengan jajarannya yang membahas kemungkinan pengusiran para duta besar pada Senin malam (25/10/2021) waktu setempat.

Sesaat sebelum pertemuan, Kedutaan Besar AS, bersama dengan negara lain yang terlibat dalam skandal itu, mengeluarkan pernyataan yang berjanji untuk mematuhi Pasal 41 Konvensi Wina tentang hubungan diplomatik, yang menyatakan bahwa misi tidak boleh mencampuri urusan negara tuan rumah.

Perselisihan diplomatik yang pahit berlangsung pekan lalu, setelah kedutaan besar AS, Kanada, Jerman, Prancis, Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia, Selandia Baru, dan Belanda merilis pernyataan bersama yang mendesak penyelesaian cepat dan adil untuk kasus Osman Kavala, seorang pengusaha Turki.

Kavala telah ditahan di penjara menghadapi berbagai tuduhan mulai dari mendanai protes Taman Gezi 2013 hingga ikut serta dalam upaya kudeta 2016.

Pihak berwenang Turki mengklaim Kavala adalah agen miliarder AS George Soros, sementara para pendukungnya percaya dia menjadi tahanan politik yang ditargetkan karena menentang kekuasaan Erdogan yang semakin otoriter.

Dewan Eropa, pengawas hak asasi manusia utama Eropa, telah memberi Turki peringatan terakhir untuk mengindahkan putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa untuk membebaskan Kavala sambil menunggu persidangan.

Presiden Erdogan sangat marah dengan intervensi para duta besar.

Presiden Turki mengecam Duta Besar 10 negara atas pernyataan mereka tentang kasus pengusaha Osman Kavala yang sedang berlangsung.

Para duta besar yang mengeluarkan pernyataan tentang kasus Kavala secara langsung menargetkan yurisdiksi Turki, hak kedaulatan, kata Recep Tayyip Erdogan setelah pertemuan Kabinet di Kompleks Kepresidenan di Ankara, Senin (25/10/2021).

Turki tidak dapat mentolerir para duta besar yang mempertanyakan peradilannya, sementara bahkan organ legislatif dan eksekutif negara itu tidak dapat ikut campur peradilan menurut Konstitusi Turki, kata Erdogan.

Juga, dia menggambarkan langkah para duta besar ini sebagai penghinaan besar bagi semua anggota peradilan di negara ini, termasuk hakim, jaksa, dan pengacara.

Meskipun bendera, bahasa, wajah, dan ekspresi mereka berbeda, tujuannya sama - untuk memblokir target Turki yang hebat dan kuat, kata Erdogan.

Erdogan menambahkan bahwa siapa pun yang tidak menghormati kemerdekaan Turki dan kepekaan bangsa Turki tidak dapat tinggal di negara ini, apa pun gelarnya.

"Adalah tugas kepala negara untuk memberikan tanggapan yang diperlukan atas ketidakhormatan ini terhadap anggota peradilan kita melalui peradilan yang independen dan tidak memihak," katanya.

Juga, "niat kami tidak pernah menyebabkan krisis, tetapi untuk melindungi hukum, kehormatan, kepentingan, dan hak kedaulatan negara kami," kata Erdogan.

Mereka yang beralih ke kebiasaan lama, melihat kebaikan Turki sebagai kelemahan, akan ditanggapi balik dengan tegas, selama mereka tidak mengakui kesalahan mereka, kata Erdogan juga.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Turki telah memanggil duta besar negara-negara ini - AS, Kanada, Finlandia, Swedia, Denmark, Norwegia, Selandia Baru, Belanda, Jerman, dan Prancis - untuk tidak ikut campur dalam peradilan Turki.

Erdogan mengatakan dia memerintahkan menteri luar negeri untuk menyatakan 10 duta besar "persona non grata" atas pernyataan mereka tentang kasus Kavala yang sedang berlangsung.

Senin pagi, 10 kedutaan besar di Turki mengumumkan bahwa mereka mematuhi Pasal 41 Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, yang menyerukan para Dubes untuk tidak ikut campur dalam urusan internal negara tempat mereka bertugas.

Kavala menghadapi tuduhan atas protes Taman Gezi 2013, sejumlah kecil demonstrasi di Istanbul yang kemudian berubah menjadi protes nasional yang menewaskan delapan pengunjuk rasa dan seorang petugas polisi. Dia dibebaskan dari semua tuduhan pada Februari 2020, namun, pengadilan banding membatalkan putusan ini pada Januari.

Kavala juga dituduh terlibat dalam kudeta gagal 2016 yang diatur oleh Organisasi Teroris Fetullah (FETO) di Turki. Dia ditahan atas tuduhan mata-mata pada bulan Maret.

(Sumber: Anadolu)