[CATATAN] Seperti apa Indonesia setelah Covid-19?

Seperti apa Indonesia setelah Covid-19?

Oleh: Agustinus Edy Kristianto

Seperti apa Indonesia setelah Covid-19? Tak perlu berspekulasi, lihat gejalanya sekarang dan bagaimana pemerintah meresponsnya: tebaran spanduk tes, informasi perlunya booster, paket tes dan pengobatan dari rumah sakit (contoh Siloam Hospital mematok Rp1,39 juta untuk Paket C19 Platinum SHLV - 100% money back), mobil listrik yang akan dipasarkan pada 2022, aksi korporasi BUMN menuju IPO, dan sejenisnya.

Intinya Indonesia setelah Covid-19 adalah jualan. Padahal, selama ini pun, aroma jualan itu tercium sudah. Mulai jualan tes, vaksin/booster, bahkan jualan laptop Zyrex. 

Persaingan bisnis tengah terjadi. Saham Moderna, BioNTech, Pfizer pekan lalu terkoreksi akibat munculnya inovasi dari Merck yang menyodorkan pil pengganti vaksin Covid-19.

Dari sisi itu kita bisa menilai Covid-19 adalah komoditas. Pandemi adalah peluang untuk berdagang. Batas antara demand alami dan non-alami sumir. 

Mesti diakui di tengah mayoritas orang terganggu penghidupannya karena pandemi, ada banyak orang juga yang merengguk untung besar. Contohnya ICW menghitung untung dari tes PCR sebesar Rp10 triliun (harga sebelumnya Rp900 ribuan kemudian turun Rp400 ribuan). 

Tak cuma ada yang untung besar, korupsi pun tidak berkurang. Bahkan, bansos Covid-19 pun dikorupsi. 

Ternyata, pandemi tidak mengubah watak jahat dan serakah orang.

Seperti apa pemerintahan kita di tengah gejala itu?

Foreign Policy terbitan 1 Oktober 2021 memuat analisis Ben Bland, wartawan sekaligus Direktur Program Asia Tenggara Lowy Institute berjudul: “Has Joko Widodo’s Power Peaked in Indonesia?


Saya sepakat dengan Ben bahwa Jokowi membangun koalisi besar (big-tent coalition) dengan berbagai kekuatan politik dan taipan, yang di atas kertas terlihat kuat. Tapi yang terjadi bukanlah pemerintahan yang efektif tetapi malah bagi-bagi lahan bisnis di sekeliling kekuasaan. Orang menyebutnya oligarki bisnis-politik.

Ben mengangkat keheranan mengenai getolnya dorongan proyek pembangunan ibu kota baru senilai US$32 miliar di tengah masa sulit seperti sekarang. Hal itu yang dengan mudah kita tafsirkan sebagai bisnis berbalut kebijakan negara. Wajar berspekulasi, proyek ini ada bohirnya!

Menko Marives Luhut B. Pandjaitan yang begitu banyak merangkap jabatan baru-baru ini melansir dua proyek krusial untuk didorong: pembangunan pabrik vaksin China di Pulo Gadung dan mobil listrik

Sudah layak DPR mempersoalkan ada apa di balik dua proyek itu. Apakah betul memproduksi atau sekadar menjadikan Indonesia gudang pemasaran produk China? Apakah betul inovasi teknologi listrik atau membuka pintu bagi korporasi global mengail untung dari pasar jumbo konsumen Indonesia? Mengapa tidak mempersoalkan siapa saja yang besar kemungkinan dapat untung sebagai makelar dalam rantai bisnisnya?

Potensi bisnis sektor mobil listrik Indonesia mencapai US$17 miliar. Peta jalan mencantumkan target 2,1 juta motor listrik dan 400 ribu mobil listrik yang 20%-nya diproduksi lokal pada 2025. Belum lagi bisnis charging dan baterai. Ada PLN di situ yang akan membangun 31 ribu stasiun pengisian baterai pada 2030. Nilainya US$3,7 miliar. 

Padahal kita bisa juga mengacu kasus Evergrande, perusahaan mobil listrik China yang gagal bayar utang dan memicu krisis energi di sana.

Firma global McKinsey (29 Juni 2020) menuliskan dalam laporannya “Leaving the niche: Seven steps for a successfull go-to market model for electric vehicles” tentang pentingnya pembentukan ekosistem yang didorong oleh kebijakan pemerintah akan kebutuhan mobil listrik. Artinya adalah ada oknum kekuasaan yang berpotensi sebagai makelar kebijakan untuk merekayasa demand.

Satu fenomena lain yang saya amati adalah langkah Menteri BUMN Erick Thohir melakukan restrukturisasi anak perusahaan BUMN melalui merger, konsolidasi, akuisisi. Ada tendensi ke arah pelepasan BUMN ke pasar (bursa, via pasar tunai, sekunder, nego). Ada standing buyer di situ, ada volatilitas harga di situ, ada proteksi kebijakan di situ… Bisnis lagi!

Rencana IPO Mitratel (anak BUMN Telkom) satu contoh saja.

Mengapa anak BUMN menjadi sasaran empuk permainan? Karena ada landasan hukumnya: Surat Edaran MA No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tertanggal 18 Desember 2020.

“Kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN/BUMD yang modalnya bukan bersumber dari APBN/APBD atau bukan penyertaan modal dari BUMN/BUMD dan tidak menerima/menggunakan fasilitas negara, bukan termasuk kerugian negara.”

Permainan pun berlangsung melalui anak perusahaan BUMN. Telkomsel (anak BUMN Telkom) menyuntik Rp6,4 triliun Gojek, yang komisaris utamanya Boy Thohir; Rekind (anak BUMN Pupuk Indonesia) berbisnis dengan PT Panca Amara Utama (PAU) dalam proyek pabrik amonia Banggai, yang komisarisnya juga Boy Thohir.

Terbaru, merger di Pelindo yang mengintegrasikan seluruh bisnis peti kemas sehingga menjadikan bisnis peti kemas menjadi anak perusahaan. Ini sudah diincar sejak 2017. Ada PT Nusantara Pelabuhan Handal Tbk. (PORT) yang 74,1% sahamnya dikuasai PT Episenta Utama Investasi. Episenta dikendalikan oleh Boy Thohir juga. “Nanti kan bisa bersinergi dengan Pelindo,” kata Boy Thohir (9/2/2017) dikutip CNN Indonesia.

Nanti akan ada restrukturisasi lagi—saya prediksi—di Angkasa Pura. Lagi-lagi, bisa ditebak arahnya. Sudah ada paket Astra Digital di bisnis digitalisasi bandara.

Bukankah di setiap periode pemerintahan juga memperlakukan BUMN seperti itu? 

Ya, betul. Tapi semua pemimpin lalu sudah terima ganjaran dan hukumannya pula: diturunkan oleh rakyat, tidak dikenang sama sekali sebagai pemimpin bermutu, penyokong politiknya dipenjara, keluarganya dikucilkan…

Masalahnya, Jokowi belum. Justru ia masih dianggap sebagai pemimpin yang sederhana dan merakyat. Padahal, di lapangan, permainan busuk masih terjadi seperti biasa saja.

Dalam analisisnya, Ben mewawancarai seorang penyokong Jokowi yang berkata kekuatan terbesar Jokowi adalah “people keep underestimating him”.

Ya, dengan segala fakta yang saya paparkan di atas, masyarakat setidaknya bisa mulai membalikkan persepsi dengan meruntuhkan premis si penyokong tadi.

Jokowi memang layak dicurigai dan dipicingkan sebelah mata sebab model kepemimpinan dan pilihannya dalam distribusi sumber daya kekuasaan memang buruk dan tidak berkeadilan.

Itulah mengapa ia selalu berada di bawah standar!

Salam.

(03/10/2021)