Demikian dikatakan Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M. Jamiluddin Ritonga dalam pernyataan kepada www.suaranasional.com, Kamis (12/8/2021).
Kata Jamiluddin, gaung fungsi pengawasan yang didengungkan Partai Demokrat dan PKS kalah nyaring dengan dukungan yang dilantunkan PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, dan PPP. Sementara PAN tak jelas arahnya dalam melakukan fungsi pengawasan.
“Belakangan ini beberapa anggota DPR RI dari PDIP coba melayangkan kritik ke pemerintah, khususnya terkait penanganan Covid-19. Namun kritik yang mereka layangkan masih jauh dari makna fungsi pengawasan yang melekat bagi setiap anggota DPR RI.
Meski demikian, kritik yang disampaikan beberapa anggota DPR RI dari PDIP kepada pemerintah setidaknya ada indikasi kemajuan. Kritik sebagai bentuk fungsi pengawasan seperti itu seyogyanya diikuti juga oleh anggota DPR RI dari partai pendukung pemerintah lainnya.
“Hal itu perlu dilakukan agar anggota DPR benar-benar melakukan fungsinya, khususnya fungsi pengawasannya. Sebab, sangat ironis bila seaeorang mengaku anggota DPR RI tapi tidak melaksanakan fungsi pengawasan,” jelasnya.
Ia mengatakan, untuk meningkatkan fungsi pengawasan, sudah selayaknya DPR membentuk pansus. Pansus ini khususnya untuk mengawasi penggunaan dana penanganan Covid-19 yang jumlahnya lebih 1.000 triliun dan pengadaan vaksin.
“Melalui pembentukan pansus tersebut diharapkan DPR RI akan mengetahui alokasi penggunaan dana penanganan Covid-19 yang sebenarnya. Termasuk tentunya penyimpangan yang mungkin terjadi,” papar Jamiluddin.[suaranasional]
