Pengamat Internasional Minta Jokowi Mau Membuka Kantor Perwakilan Hamas di Indonesia

[PORTAL-ISLAM.ID] Kabinet keamanan pemerintah Israel pada Kamis malam akhirnya menyetujui gencatan senjata serentak yang dimulai Jumat (21/5/2021) pukul 02.00 dini hari waktu setempat.

“Kabinet keamanan politik dengan suara bulat menerima rekomendasi dari semua pejabat keamanan, kepala staf, kepala Shin Bet (badan keamanan internal Israel), kepala Mossad (badan intelijen asing Israel) dan kepala dewan keamanan nasional untuk menerima inisiatif Mesir untuk gencatan senjata tanpa syarat bilateral,” kata pemerintah Israel dalam sebuah pernyataan.

Kelompok Hamas menyatakan gencatan senjata yang dilakukan Israel ini adalah kemenangan bagi rakyat Palestina.

Seorang pejabat Hamas, Ali Barakeh, mengatakan kepada The Associated Press bahwa gencatan senjata adalah "kemenangan bagi rakyat Palestina" dan kekalahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Hal senada disampaikan oleh seorang pejabat senior Hamas, Khalil al-Hayya, dalam pidato di Jalur Gaza, seperti dilansir Associated Press, Jumat (21/5).

Al-Hayya mengklaim Israel gagal meghancurkan infrastruktur tempur Hamas. Dia menyatakan para milisi Hamas saat ini masih siaga di sejumlah terowongan.
Kemenangan ini disambut para penduduk Jalur Gaza dan wilayah Palestina lain dengan gembira. Mereka turun ke jalan dengan bersorak dan memekikkan takbir, setelah selama sebelas hari bertempur melawan Israel.

Indonesia Diminta Buka Kantor Perwakilan Hamas

Pengamat Internasional Hasmi Bakhtira menyampaikan sudah saatnya bagi Indonesia untuk mengijinkan membuka kantor perwakilan Hamas di Indonesia.

"Pejuang Palestine telah menyelesaikan tugasnya untuk sementara berhasil menjaga AlQuds dan Palestine dari penistaan Israel. Sekarang giliran kita. Ayo pak @jokowi dan Bu @Menlu_RI izinkan Hamas membuka kantornya di Jakarta. Kita butuh diskusi dengan semua pihak," kata Hasmi Bakhtiar di akun twitternya.

Seperti diketahui, Hamas pernah meminta ijin kepada pemerintah Indonesia untuk membuka kantornya tapi saat itu ditolak.

Padahal Hamas adalah representatif perwakilan rakyat Palestina, bahkan mewakili mayoritas rakyat Palestina, karena Hamas lah pemenang pemilu terakhir, namun disabotase sehingga yang berkuasa saat ini adalah dari kelompok Fatah, termasuk Dubes Palestina di seluruh negara berasal dari Fatah (bukan Hamas).

Dari Eropa Hingga Malaysia Ada Kantor Hamas, Mengapa Indonesia Menolak?

Ini arsip berita lama 2 Desember 2014 saat Indonesia menolak Hamas...

Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Palestina (KISPA), Ferry Nur mempertanyakan penolakan kantor perwakilan Hamas di Indonesia.

Menurutnya, jika penolakan itu karena sudah ada Kedutaan Besar Palestina, maka ini alasan yang mengada-ada.

“Seakan membodohi rakyat Indonesia atau mengganggap rakyat Indonesia tidak tahu informasi,” ujarnya kepada Islampos, Selasa (2/12/20214).

Dia menilai, pemerintah Indonesia tertinggal jauh dari rakyatnya dalam mendukung kemerdekaan rakyat Palestina dan membantu rakyat Gaza bebas dari blokade penjajah Zionis.

Rakyat Indonesia, katanya, yang pro kemerdekaan rakyat Palestina, bukan saja bicara, tapi langsung datang ke Gaza membawa bantuan rakyat Indonesia. “Bahkan ada yang ditembak tentara Zionis di kapal Mavi Marmara,” ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia harus mendukung pembukaan kantor perwakilan Hamas, meskipun terlambat dibandingkan negara-negara lain. Dia memberikan contoh negara-negara lain yang sudah membuka kantor pewakilan Hamas di antaranya Rusia, Jerman, Lebanon, Qatar, Pakistan, beberapa negara di Afrika dan Malaysia.

Khusus di negeri serumpun seperti Malaysia, dia menceritakan meskipun di sana ada Kedutaan Besar Palestina, akan tetapi Hamas sudah membuka kantor perwakilannya sejak empat tahun yang lalu.
 
Bahkan, lanjutnya, partai penguasa dan pemenang pemilu, UMNO mengundang langsung pimpinan biro Politik Hamas, Khalid Misy’al ke Kuala Lumpur.

“Bukan itu saja, setelah gempuran Zionis ke Gaza tahun 2012, Perdana Menteri Malaysia bersama rombongan masuk ke Gaza memberikan bantuan,” ujarnya.

Sebagai negara besar dan berdaulat, dia menyeru agar pemerintah Indonesia menunjukkan jati diri dan wibawa dalam percaturan politik internasional.

“Sebagaimana telah dirintis oleh H Agus Salim, tokoh yang pernah dicemooh saat akan berpidato di LBB (Liga Bangsa-Bangsa)—sekarang PBB—karena berjenggot putih,” tutupnya.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI secara tegas menolak akses untuk Hamas mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia. Alasannya, yang diakui pemerintah RI adalah Negara Palestina, bukan faksi-faksi di negara tersebut.

“Pokoknya kami tidak bisa mendukung, karena bagi kami Kedubes Palestina sudah mewakili seluruh rakyat dan Bangsa Palestina. Apakah itu dari Faksi manapun, yang penting rakyat Palestina,” demikian Kemenlu.