Begitu kata analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menanggapi rencana pemerintah impor 1 juta ton beras.
Dia menilai Presiden Jokowi telah gagal dalam mengelola beras karena manajemen tata kelola beras berbasis petani Indonesia tidak berjalan.
"Bagaimana bisa terjadi stok beras yang layak konsumsi hanya tinggal 500.000 ton? Lalu dengan mudahnya impor 1 juta ton. Petani bisa menjerit jika panen padi mereka harganya jatuh karena pasar dibanjiri beras impor," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/3).
Menurut Ubedilah, rezim Jokowi memang salah fokus dan salah tata kelola keuangan. Di mana lebih besar pasak daripada tiang. Sementara pemasangan pasang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
"Rezim ini lebih fokus mengerjakan infrastruktur daripada mengutamakan kebutuhan rakyatnya yang paling mendasar yaitu pangan, pendidikan, dan kesehatan," ujarnya.
Ubedilah menduga kegemaran pemerintah membangun infrastruktur itu didasari alasan bahwa pembangunan infrastruktur akan menguntungkan elite karena langsung dikerjakan dari uang APBN dan langsung dapat keuntungannya.
“Soal jalan tol dipakai atau tidak itu urusan nanti yang penting proyek jalan dan elit politik bersama pebisnis infrastruktur dapet untung duluan. Ini watak jahat rezim ini," sambung Ubedilah.
Selain itu, masih kata Ubedilah, besarnya jumlah impor beras juga menunjukkan kegagalan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan. Termasuk juga sebagai tanda-tanda kegagalan proyek lumbung pangan yang dikomandoi oleh Prabowo Subianto.
"Jika boleh menggunakan narasi satir yang keras mungkin bisa muncul kalimat ini, 'rakyat perlu beras tetapi disuguhi aspal dan cor-coran'. Kasian rakyat hanya dijadikan obyek bukan subyek dalam pemerintahan ini," pungkas Ubedilah. [rmol]
