Amburadul Tata Kelola Beras

Amburadul Tata Kelola Beras

Rencana impor beras kembali memantik polemik hingga silang pendapat di antara anggota kabinet Jokowi. Buah dari kegagalan pemerintah memperbaiki tata kelola komoditas pangan strategis ini.

Gonjang-ganjing ihwal rencana impor beras menunjukkan bahwa pemerintah, siapa pun presiden dan menterinya, tak pernah serius memperbaiki buruknya pengelolaan komoditas pangan strategis nasional ini. Silang pendapat di antara bawahan Presiden Joko Widodo tentang rencana impor tersebut menjadi cerminan bahwa ada yang tidak pernah tuntas dalam tata kelola perberasan nasional.

Rencana impor beras pemerintah ini awalnya terungkap dari pemberitaan media di Thailand, Senin, 15 Maret lalu. Kepada media di sana, Menteri Perdagangan Thailand Jurin Laksanawisit mengungkapkan rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Thailand dan Indonesia untuk penjualan satu juta ton beras setahun. Penandatanganan akan dilakukan pada akhir Maret ini.

Pada hari yang sama, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan alokasi impor ini untuk menjaga stok beras nasional. Dia menjamin rencana ini tak akan menghancurkan harga gabah di tingkat petani, yang tengah bersiap menyambut panen raya pada Maret-April 2021.  

Rencana ini menjadi polemik setelah Kepala Perum Bulog Budi Waseso dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bergiliran angkat suara. Budi mengungkapkan penugasan kepada Bulog untuk mengimpor satu juta ton beras itu sebagai perintah dadakan, tak dibahas dalam rapat koordinasi terbatas yang biasa dilakukan. Sedangkan Menteri Syahrul menyatakan stok beras nasional seusai panen raya diperkirakan surplus 12,5 juta ton.

Ini untuk kesekian kalinya para pembantu presiden mengumbar perbedaan pendapat tentang impor beras di ruang publik. Pangkal perdebatannya selalu karena masing-masing mengklaim memiliki data yang benar tentang stok beras nasional. Para pembantu presiden ini sebenarnya sedang mempermalukan diri sendiri, sekaligus menunjukkan ketidakmampuan manajemen beras pemerintah.

Presiden Joko Widodo harus segera membereskan kekisruhan ini agar tak terus berulang. Beras merupakan komoditas strategis yang berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat. Studi Bank Dunia memperkirakan kenaikan harga beras 10 persen akan menambah angka kemiskinan sebesar 1,1 persen. Karena itu, setiap kebijakan pemerintah seharusnya mengutamakan jaminan ketersediaan pasokan beras, sehingga harganya tetap terjangkau oleh masyarakat banyak.

Di sinilah pangkal persoalannya. Bertahun-tahun pemerintah gagal membenahi buruknya tata niaga beras di Tanah Air. Berbagai data soal beras yang dimiliki antar-instansi pemerintah, dari produksi, konsumsi, stok tahunan, luas tanam, hingga perkiraan panen, tak pernah sinkron. Pemerintah juga tidak berhasil menciptakan rantai distribusi yang efisien untuk melindungi petani dari cengkeraman para tengkulak.

Rencana impor beras tanpa basis data yang kuat hanya menguntungkan tengkulak dan sebaliknya merugikan petani. Ini terbukti ketika rencana pemerintah mengimpor satu juta ton beras muncul. Harga gabah di tingkat petani, yang sudah turun karena stok meningkat akibat musim panen datang, makin anjlok. Rencana impor ini dipakai para tengkulak untuk menekan harga gabah petani.

Kisruh rencana impor beras seharusnya tidak terjadi jika pemerintah serius membenahi semua persoalan tersebut. Impor bukan hal yang tabu, sepanjang dilakukan berdasarkan data yang kuat dan valid, manajemen waktu yang tepat dalam hal tak dilakukan saat musim panen, dan pengambilan keputusan yang transparan.  

[Sumber: Editorial Koran Tempo, 19 Maret 2021]