Moeldoko Ancam KAMI, Fahri Hamzah: Pemerintah Sipil tapi Kosa Katanya Militer


[PORTAL-ISLAM.ID]  Mantan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah merespon pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang mengingatkan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) tidak mengganggu stabilitas politik.

Menurut Polisi Partai Gelora ini, kalimat yang dilontarkan Moeldoko dinilai terlalu militer untuk ukuran pemerintah sipil.

"Gampang banget orang dituduh mengganggu stabilitas politik. Pemerintah sipil tapi kosa katanya militer. Militer zaman baheula," kata Fahri Hamzah di akun Twitter-nya, Jumat (2/10/2020).

Fahri Hamzah menilai, pernyataan para presiden pembantu kerap tidak sejalan dengan apa yang dilontarkan Joko Widodo. Padahal dengan jelas, lanjut Fari, Jokowi menyebut pengkritik itu adalah teman baik.

"Sikap para pembantu Presiden Jokowi dalam melihat oposisi dan suara-suara kritis masih memakai kacamata pra-reformasi dan pra-demokrasi. Padahal presiden berkali mengatakan bahwa sikap kritis tak menghalangi kita tuk bersahabat. Jangan2 banyak anggota kabinet yang punya agenda pribadi," bebernya.

"Waktu memberikan bintang mahaputra ke Fadli Zon dan saya Face with tears of joy, presiden bilang bahwa kritik adalah perbedaan dan tidak menghalangi kita berteman, beliau bilang, 'pak Fadli Zon dan pak Fahri Hamzah teman baik saya,'. Jadi kata Pak Jokowi pengritik itu teman baik," tambanya.

Bahkan kata Fahri Hamzah, pengritik bukan sekedar teman baik pemerintah bahkan teman sejati.

"Dalam negara demokrasi bahkan keberadaan oposisi adalah syarat bagi demokrasi iti sendiri. Tapi pemerintah selalu nampak mengirim sinyal ganda. Gamang di depan corona gamang juga di depan oposisi," bebernya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengomentari kehadiran Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang digagas Din Syamsuddin hingga Gatot Nurmantyo.

Moeldoko menilai, KAMI yang terdiri dari para tokoh, pakar, hingga politikus, hanya sekelompok kepentingan. Mantan Panglima TNI itu mengancam akan buat perhitungan jika KAMI memaksakan kehendak.

"Mereka itu bentuknya hanya sekumpulan kepentingan. Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ucap Moeldoko, Jumat (2/10).

Moeldoko mengatakan dinamika politik selalu berkembang, sehingga wajar muncul gerakan KAMI. Namun jika hanya sebatas gagasan tidak akan direspons pemerintah berlebihan.

"Setelah ada KAMI, nanti ada KAMU, terus ada apalagi, kan? Kita tidak perlu menyikapi berlebihan sepanjang masih gagasan-gagasan," tuturnya.

"Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," tegasnya.

Sumber :  Gelora