By: Dr. Nandang Burhanudin
Berceramah di hadapan senat guru besar salah satu Universitas Sudan, Presiden Erdogan menegaskan, "Barat tidak punya standar nilai kecuali permata, emas dan minyak. Tidak ada HAM, tidak ada keadilan, tidak ada nilai universal bagi mereka, selain: harta kekayaan di darat, lautan dan udara kita."
Ketegangan dan krisis baru-baru ini di Mediterania Timur berubah menjadi kampanye terkoordinasi untuk menahan Turki di kawasan strategis yang kaya energi. Turki adalah negara dengan pantai terpanjang di Mediterania dan telah meminta aktor internasional untuk menegosiasikan kesepakatan yang adil di seluruh wilayah Mediterania Timur berdasarkan kepentingan bersama. Namun upaya Turki dibalas tindakan sepihak: isolasi Turki di Mediterania.
Seruan diplomasi Ankara dimentahkan begitu saja oleh tindakan sembrono Athena yang diprovokasi oleh Paris. Aliansi anti-Turki menguat, hanya berbasis pada klaim tak berdasar dan ambisi kekanak-kanakan yang tidak bertanggung jawab. Aliansi yang menolak keras, menguat dan meluasnya pengaruh internasional Turki.
Prinsip keadilan, saling menguntungkan, hukum internasional dan hubungan bertetangga yang baik semuanya dilanggar dalam upaya Turkifobia ini. Yang lebih mengecewakan adalah bahwa pada kenyataannya, Uni Eropa, yang mengklaim sebagai entitas persatuan nilai-nilai, menunjukkan solidaritasnya dengan dua pemimpin muda yang ambisius yang merusak prinsip-prinsip dasar Perserikatan.
Uni Eropa justru mengedepankan isu New Ottoman, Islamisasi, Perang Salib, lalu tak malu-malu menjalankan solidaritas buta seperti mafia, ekspansionisme agresif dan wacana ultra-nasionalis. Demi menghadapi Turki, prinsip nilai-nilai demokrasi liberal yang didengungkan, narasi kolaborasi, untung bersama ditanggalkan. Lupa pada prosedur dan tata kelola lembaga yang rasional.
Dukungan irrasional UE terhadap Yunani, menjadikan Yunani bak Israel baru. Misalnya, dalam konflik Palestina-Israel, AS selalu bekerja untuk melindungi kepentingan Israel dari hak Palestina. Berat sebelah dan abai pada peraturan internasional. Keterlibatan Amerika dalam konflik Palestina-Israel selalu menjadi salah satu hambatan mendasar bagi solusi yang adil dan berkelanjutan untuk konflik Palestina-Israel.
Maka puluhan tahun upaya damai versi AS, hanya membuat ambisi Israel semakin pongah. Ia menjadi negara yang tidak tersentuh norma dan aturan internasional, apapun itu. AS ternyata hanya menjadi juru adil pura-pura, hingga Palestina dan negara-negara Arab tak berdaya.
Gaya AS diikuti hampir semua pemimpin Uni Eropa. Berpura-pura seperti mediator dalam krisis Mediterania Timur, namun mereka tidak berkomitmen pada prinsip keadilan. Yunani yang lemah, akhirnya meniru gaya Israel. Presiden Erdogan menyebutnya, UE yang besar dipermainkan gaya Yunani yang kekanak-kanakan.
Kini atas provokasi Perancis dan sokongan dana negara-negara Arab, Yunani secara permanen melanggar hukum internasional dan prinsip keadilan dan hubungan bertetangga yang damai. Otoritas Yunani secara permanen melanggar hukum internasional dengan melakukan ekspansi di Laut Aegea dan mempersenjatai pulau-pulau yang harus tetap didemiliterisasi sesuai dengan perjanjian internasional.
Namun Turki adalah Turki yang di kala lemah saja, berani menurunkan bendera Yunani di pulau yang dipersengketakan. Tancu Ciler, PM saat itu menggerakkan militer tanpa ragu dan menyingkirkan semua alat berat militer. Seandainya Bill Clinton tidak ikut campur, 12 pulau tersebut pasti akan direbut Turki.
Turki bukanlah Palestina atau negara-negara Arab. Tindakan agresif, tidak adil Athena dan Paris membuahkan hasil yang tidak terduga, yang merupakan berita buruk bagi kedua ibu kota. Perlu diakui bahwa setelah bertahun-tahun polarisasi dan ketegangan politik dalam negeri yang dipicu oleh aktor internal dan eksternal, publik Turki bersatu melawan ekspansionisme Yunani dan klaim maksimalis Athena di Mediterania Timur.
Rakyat Turki dan para pemimpin Turki menjadi bersatu dalam agenda yang lebih nasionalis di bawah kepemimpinan Presiden Recep Tayyip Erdoğan.
Partai oposisi utama Turki CHP pada Senin memperingatkan Uni Eropa (UE) agar tidak jatuh pada permainan Yunani di Mediterania.
Penempatan militer Yunani baru-baru ini di pulau Meis merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap perjanjian Paris tahun 1974, kata Faik Oztrak, juru bicara Partai Rakyat Republik (CHP).
Oztrak mengatakan pemerintah Turki harus mengambil tindakan penting terhadap rancangan politik Yunani sambil memperkuat hubungan Turki dengan negara-negara kawasan.
Dia menambahkan bahwa UE tidak boleh tertipu oleh permainan Yunani tetapi harus bertindak dengan penuh tanggung jawab.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis justru membuat rakyat Turki bersatu. Rakyat dan politisi Turki, terlepas dari pandangan ideologis dan politik mereka, berpadu dengan rencana Ankara di Mediterania Timur.
"Bagi anggota UE yang sok jagoan memamerkan ototnya kepada kami, ingatlah kembali sejarah yang belum lama terjadi. Tentukan oleh kalian red alert. Kami pun menentukan hal sama: Turki tidak akan melepaskan setetes air pun dari haknya di Mediterania," tegas Presiden Erdogan.[]
