Gatot Nurmantyo Sentil Pejabat Boneka Hingga Oligarki Kekuasaan, PDIP Respon Begini


[PORTAL-ISLAM.ID] Saat mendeklarasikan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Gatot Nurmantyo berbicara soal kondisi Indonesia akibat proxy war yang diperburuk karena berkembangnya oligarki kekuasaan.

"Saya bicara soal proxy war yang telah menjadi suatu ancaman luar biasa terhadap kedaulatan suatu bangsa. Penguasaan negara oleh kekuatan yang lain, tidak lagi harus dengan fisik namun bisa pakai proksi," kata Gatot saat berorasi di acara Deklarasi KAMI di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Selasa (18/8/2020).

Mantan panglima TNI ini mencontohkan, perang proksi itu bisa berupa negara lain yang mengintervensi pemilu. Nantinya pemilu akan menghasilkan pejabat-pejabat yang proasing.

"Untuk pada saatnya pejabat tersebut bisa dikendalikan, bahkan menjadi boneka bagi kepentingan lain yang bukan tujuan kepentingan negara," kata Gatot.

Bahaya lain dari perang proksi ini, menurut Gatot, adalah tumbuh kembangnya oligarki. Kekuasaan dimainkan dan kelompok tertentu mengelola bahkan sampai memonopoli negara. Menurut Gatot, rakyat Indonesia yang akan dirugikan dalam posisi ini.

PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintahan memaklumi ada pihak-pihak yang tak bisa membedakan maksud dari konsolidasi demokrasi dengan oligarki. Oleh karena itu, PDIP sebagai pro-pemerintah merasa tak perlu buru-buru memberi peringatan kepada Gatot Nurmantyo.

"Konsolidasi demokrasi bisa dipersepsi sebagai oligarki, hanya apabila keputusan-keputusan politik tidak berdasar konstitusi dan tidak berpihak kepada kepentingan negara bangsa. Demokrasi dan toleransi selalu berjalan bersamaan. Jadi kita tak perlu meniup 'peluit penalti' terburu buru," ujar politikus senior PDIP, Hendrawan Supratikno kepada wartawan, Selasa (18/8/2020), seperti dilansir detikcom.

[Video - Orasi Gatot Nurmantyo saat Deklarasi KAMI]
Baca juga :