Sudah Saatnya Presiden Jokowi Hentikan Program Kartu Pra Kerja, Selamatkan Uang Negara Rp 5,6 Triliun


Kompas edisi Kamis (28/5/2020) menulis pendaftaran gelombang keempat Kartu Prakerja dihentikan sampai waktu yang tidak ditentukan, karena ada kritik dan rekomendasi dari sejumlah lembaga pengawas.

Program telah berjalan 1,5 bulan dengan menggaet 680 ribu peserta dari kuota 5,6 juta. 530.000 peserta sudah membeli video pelatihan. Jika mengacu harga rata-rata transaksi Rp520.370—seperti data Manajemen Pelaksana yang beredar pada 1 Mei 2020—maka setidaknya Rp275 miliar sudah masuk rekening platform digital.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti aspek integrasi vertikal antara platform digital dan lembaga pelatihan—contohnya Skill Academy dan Ruangguru, Pintaria dan HarukaEdu, dan Sekolahmu—yang berpotensi memunculkan persaingan usaha tidak sehat, seperti diatur dalam UU Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Ombudsman RI berpendapat kelas-kelas pelatihan daring tidak relevan sebab masyarakat lebih membutuhkan bantuan langsung tunai saat pandemi.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan anggaran Kartu Prakerja yang dipakai untuk membeli video pelatihan online itu akan diaudit pada semester II tahun 2020. BPK adalah lembaga yang diakui oleh pengadilan untuk menentukan kerugian negara.

KPK pun telah menerima pengaduan masyarakat—termasuk dari saya—mengenai dugaan korupsi pelatihan online Kartu Prakerja dan sedang melakukan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket).

Apa yang dipikirkan oleh pengelola platform digital sebagai model bisnis B2G (Business to Government) harus menghadapi kenyataan pahit: Anda tidak bisa ‘bermain’ seenaknya menggunakan uang negara.

Tapi di mana gerangan Presiden Jokowi? Ada yang tahu koordinatnya? Tak terdengar lagi suara sedikit pun tentang program andalannya ini. Tentang unicorn-unicorn bervaluasi triliunan yang menjadi kebanggaannya selama ini.


Sikap diam Presiden terhadap Kartu Prakerja bukan berarti emas. Tugas pemimpin adalah memutuskan, dalam situasi sesulit apa pun. Secepat-cepatnya Presiden mesti memutuskan pembatalan program pembelian video pelatihan di 8 platform digital. Jangan menghindar terus.

Kita tidak sedang berbicara memakai kesan, menilai fisik orang, atau menghakimi dari sudut pandang fans dan haters. Kita bicara fakta saat ini dan proyeksi masa depan berdasarkan fakta itu. Negara sedang bersusah hati. Masyarakat banyak yang terpukul korona. Surat utang baru Rp990,1 triliun akan dibuat lagi—sehingga total utang tahun ini Rp1.410 triliun.

Alasan dan indikator untuk menghentikan program pembelian video pelatihan sangat jelas dan rasional: berpotensi pidana, pendataan yang berantakan, tidak relevan dengan kebutuhan industri, tidak peka terhadap situasi sulit, jauh dari memenuhi aspek value of money, melenceng dari tujuan meningkatkan kompetensi peserta.

Jika Presiden tidak bisa tegas membatalkan program berbiaya Rp5,6 triliun yang sekacau itu, bagaimana masyarakat akan yakin dan percaya ia bisa memimpin pemulihan ekonomi akibat COVID-19 dengan dana Rp641,17 triliun—lebih jauh lagi memimpin negara?

Indikator ketidakpuasan kelompok dalam Indeks Negara Rentan 2020 menunjukkan Indonesia dalam kondisi memburuk (turun dari 7,3 jadi 7,4 dibandingkan dengan 2006).

Ini sinyal bahaya bagi pemerintah. Trust merosot. Memulihkannya tidak segampang mengundang influencer, bersilat kata, memajang foto menggulung lengan kemeja, dan menjanjikan orang masuk Pertamina. Butuh tindakan nyata, perlu prestasi sebagai bukti.

Salam 5,6 Triliun

(Agustinus Edy Kristianto)/fb

loading...