DPR Sebut Program Kartu Prakerja Proyek Bancakan


[PORTAL-ISLAM.ID]  Anggota Komisi IX Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mendesak pemerintah untuk menghentikan program Kartu Prakerja, karena diduga menjadi program bancakan dan banyak masalah dalam pelaksanaannya.

Hal itu disampaikan Mufida berdasarkan masukan dari berbagai pihak tentang kondisi riil di lapangan.

Menurut Mufida, dugaan Kartu Prakerja menjadi ladang proyek menguat karena penunjukan Ruangguru dan digital platform lainnya diduga tanpa prosedur yang transparan.

“Kartu Prakerja sudah bergeser dari tujuan awalnya karena sudah menjadi ladang proyek. Penegak hukum, KPK, dan Kejaksaan bisa melakukan tugas dan fungsinya secara proaktif terhadap semua penyimpangan,” kata Mufida kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

Selain itu, kata Mufida, keanehan lainnya ada pada leading sector program Kartu Prakerja yang seharusnya berada di Kementerian Tenaga Kerja dan turun ke pemerintah daerah. Namun saat ini pemegang kendali proyek itu bergeser pengelolaannya ke Kementerian Koordinator Perekonomian.

“Kita meminta program Prakerja dihentikan dulu. Perbaiki semua sistem dengan lebih jelas, adil, dan transparan,” tegas Mufida.

Politikus PKS itu menyatakan, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga harus mendengar masukan dari banyak pihak yang menyatakan program Kartu Prakerja berantakan dari awal hingga pelaksanaan. Sebab, proyek itu telah menyalahi aturan pengelolaan dan pengadaan proyek pemerintah.

“Tanyakan ke beliau (Menko Airlangga) kenapa harus dipaksakan melaksanakan program Prakerja? Padahal jadi ladang proyek,” ujar Mufida.

Dia mengingatkan, jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan krisis pandemi Covid-19 untuk kepentingan segelintir orang. Dalam kondisi seperti ini, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Sehingga yang diperlukan saat ini adalah bantuan pengaman ekonomi bagi masyarakat yang rentan dan terdampak krisis akibat Covid-19.

“Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan atau dipotong gajinya karena terdampak Covid-19. Sungguh tak terlihat internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam pengelolaan program Kartu Prakerja,” tutupnya. [KA]

Baca juga :