[PORTAL-ISLAM.ID] Baca koran Kompas pagi ini.
Headline halaman Ekonomi dan Bisnis berjudul: “EVALUASI KARTU PRAKERJA.”
Teasernya: “Seleksi acak Kartu Prakerja membuat program itu salah sasaran. Efektivitas dan relevansinya dengan kondisi terkini mesti dievaluasi.”
Di dalam badan berita ada laporan tentang peserta bernama Ahmad (28) di Tangerang yang masih bekerja dan berpenghasilan tapi lolos sebagai peserta.
Mirip dengan kasus saya yang lolos juga sebagai peserta.
Dua hari berturut-turut ke belakang, sudut pandang berita Kompas juga ‘menyerang’.
“Sebagian Anggaran untuk Komisi Mitra Daring.”
“Kami Butuh Makan, Bukan Pelatihan.”
Apa yang diangkat Kompas sejalan dengan apa yang didiskusikan dalam Salam 5,6 Triliun selama dua pekan terakhir.
Isu ini akan bergulung-gulung seperti ombak.
Apalagi DPR—sebagai lembaga politik—sudah menyalak kencang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK, kemarin.
Kecuali Golkar, fraksi-fraksi lain cenderung satu hati untuk menentang proyek pembelian video Rp5,6 triliun dan menyebutnya sebagai berpotensi korupsi.
Bagi pimpinan KPK, yang beberapa waktu terakhir dihajar isu pelemahan dan #reformasidikorupsi, isu Prakerja adalah momentum terbaik untuk melakukan rebound.
Skak-mat.
Pendukung proyek Rp5,6 triliun semakin berada di ruang kaca dan terlihat sedikit kumpulannya.
Meskipun masih berupaya mencari celah tapi media tidak banyak memberikan tempat, selain sebagai advertorial belaka.
Program andalan Pak Jokowi saat kampanye berada di mulut jurang. Terancam dicatat oleh sejarah sebagai contoh buruk pengelolaan uang negara, yang bisa kita dongengkan kepada anak-cucu kelak.
Lobi-lobi bisa saja dipaksakan untuk sedikit meredakan suasana dan proyek tetap berjalan. Tapi situasinya sulit, karena protes masyarakat sudah meluas dan menggumpal. Solid barang ini.
Sebaiknya jangan melawan arus. Isu ini sensitif karena menyangkut duit negara yang jumbo (triliun) dan menusuk langsung perut masyarakat.
Salah besar jika masih menganggap masalah Salam 5,6 Triliun adalah persoalan komunikasi belaka yang bisa selesai dengan media roadshow dan curi-curi komentar di media sosial.
Ini mengancam kredibilitas politik dan bukan tidak mungkin memanjang sebagai perkara hukum.
Salam 5,6 Triliun.
(By Agustinus Edy Kristianto)
