MENGAPA DAENG UCUP KRITIS PADA REZIM JAE?


MENGAPA DAENG UCUP KRITIS PADA REZIM JAE?

Selama lima tahun Daeng Ucup berada dalam rezim Jae -- sebagai Wakil Presiden -- kita melihat sikap lunaknya menghadapi kebijakan-kebijakan sosial-ekonomi Jae yang tidak pro-rakyat. Tiba-tiba saja dalam seminggu ini Daeng Ucup bersikap kritis, bahkan terkesan keras, terhadap rezim dalam penangangan covid-19. Ada apa sebenarnya? Apakah Daeng Ucup punya motif tertentu yang tersembunyi dalam suara pro-rakyatnya? Kiranya tidak. Kendati menurut saya, Daeng Ucup memikul dosa politik selama lima tahun mendampingi Jae.

Daeng Ucup sudah selesai dengan dirinya. Ia sudah tua, orang kaya raya, dihormati publik, dan terkenal sampai ke seluruh dunia. Ia pun meninggalkan legacy yang akan terus dikenang bangsa. Dialah yang mendamaikan Aceh, Maluku, dan Poso, hingga bangsa ini bisa melangkah ke depan dengan ringan. Sekarang pun Daeng Ucup masih punya jabatan: Ketua Palang Merah Indonesia.

Dalam acara ILC TvOne, 21 April, ia satu suara dengan ekonom senior Rizal Ramli mengkritik kebijakan rezim dalam menangani covid-19 yang lebih memprioritaskan sektor ekonomi ketimbang nyawa manusia. Ketika itu, Daeng Ucup mendesak rezim menghentikan pembangunan infrastruktur dan membatalkan proyek pemindahan IKN. Lalu, dana-dana itu dialihkan untuk membantu rakyat dan usaha kecil dan menengah yang dihempas corona.

Pada 29 April, dalam wawancara dengan reporter TV CNN Indonesia Nur Aspasia, Daeng Ucup kecewa pada kebijakan rezim yang simpang siur dan tidak jelas. Ia memperingatkan krisis corona berpotensi besar menimbulkan krisis ekonomi yan bahkan bisa lebih parah daripada krisis 1998 yang menjatuhkan rezim Soeharto. Sekali lagi, ia mendesak rezim lebih memprioritas keselamatan rakyat dengan cara apa pun.

Meskipun hanya menggemakan kembali suara-suara serupa dari berbagai pihak sebelumnya, suara Daeng Ucup penting untuk didengar. Suaranya adalah suara rakyat. Paling tidak ada empat pesan yang disampaikan dalam suara kritisnya itu.

Pertama, nuraninya terpanggil menyaksikan penderitaan rakyat yang terkesan tidak terlalu dipedulikan rezim. Ia mengkritik kebijakan PSBB yang tidak dapat berjalan efektif karena tidak dijalankan secara tegas dan konsisten oleh rezim.

Kedua, Daeng Ucup prihatin dengan negara yang tidak dikelola dengan benar. Di saat pandemi corona merajalela bagai angin puyuh, rezim malah maju terus dengan rencana pemindahan IKN, penindasan buruh, dan Perppu corona yang membuka jalan bagi KKN besaran-besaran tanpa bisa dijerat pidana. Mungkin juga ia prihatin dengan membanjirnya buruh kasar Cina di saat banyak rakyat kecil kehilangan pekerjaan.

Ketiga, Daeng Ucup ingin menebus dosa politiknya menjadi wakil Jae pada periode pertama kepresidenannya dan membiarkan kerusakan, kebohongan, dan salah urusan negara yang dilakukan rezim Jae. Ketika itu, Daeng Ucup berdiam diri karena merasa tidak etis mengkritik kebijakan Jae yang dibuat oleh Opung, meskipun barangkali ia sangat menderita telah ikut serta dalam kubangan rezim yang berbau busuk. Penyimpangan-penyimpangan rezim yang mestinya ia ikut bertanggung jawab.

Keempat, Daeng Ucup ingin menunjukkan bahwa dia bersih dari hal-hal yang tercela selama ia di pemerintahan. Sebab kalau track recordnya buruk, tentu ia akan tersandera oleh rezim sekarang di mana ia merupakan bagian di dalamnya. Kalaupun ada yang salah pada dirinya, dia yakin akan aman karena tahu persis dapur Jae yang diurus Opung.

Lepas dari semua itu, mungkin kita perlu memperhatikan pernyataan Daeng Ucup bahwa krisis covid-19 berpotensi menciptakan krisis ekonomi yang bisa lebih parah dari krisis 1998. Sebagai master ekonomi tamatan luar negeri, pengusaha sukses, dan berpengalaman menjadi menteri serta Wapres dua periode, peringatan Daeng Ucup harus dianggap serius. Tentu ia tak asal-asalan mengeluarkan pendapat.

Artinya, kalau rezim masih simpang-siur dan serampangan dalam menangani krisis saat ini, maka harus siap-siap menghadapi turbulensi politik ke depan. Toh, menurut Daeng Ucup, pemulihan ekonomi bangsa akan membutuhkan waktu tahunan.

Jakarta, 30 April 2020

Penulis: Smith Alhadar
(Direktur Eksekutif Institute for Democracy Education)


loading...