[PORTAL-ISLAM.ID] Pengamat Politik Rocky Gerung terang-terangan menyebut adanya persaingan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Rocky menyebut persaingan di antara kedua tokoh itu disebabkan karena susunan kabinet yang tak sesuai dengan keinginan PDIP. Menurutnya, Megawati seolah cemburu pada dinasti yang dibangun Jokowi.
Hal tersebut disampaikan Rocky Gerung melalui channel YouTube Rocky Gerung Official, Senin 9 Maret 2020.
Mulanya, Rocky menyinggung nama Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Menurut dia, Pramono Anung kini justru menampakkan kekecewaan terhadap pemerintahan Jokowi.
"Kalau dilihat dari pola makro ya mungkin aja Pram (Pramono Anung) ingin memakai suara oposisi untuk mengucapkan semacam kekecewaan PDIP terhadap postur kabinet," kata Rocky.
Terkait hal itu, Rocky pun menyinggung kembali formasi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.
"PDIP kan tetap dirugikan karena minta 12 cuma dapat 4 segala macam," terang Rocky.
Bahkan, Rocky menyebut kini Jokowi dan Megawati kini seolah sedang bersaing menguasai pemerintahan.
"Kalau kita lihat secara lebih substantif sebetulnya politik Indonesia sekarang itu persaingan antara Megawati dengan Jokowi kan," jelas Rocky.
"Karena tentu Ibu Mega merasa ini Presiden Jokowi kan kader partai."
Lebih lanjut, Rocky menyatakan Jokowi seolah melupakan PDIP. Dan malah membangun dinasti politik baru dengan membiarkan anak dan menantunya mencalonkan diri di Pilkada 2020.
"Bukannya membesarkan PDIP malah membangun power center baru, membangun kekuasaan baru lewat dinasti," ujar Rocky. "Jadi dinasti lama cemburu pada potensi dinasti baru."
Tak hanya itu, Rocky bahkan blak-blakan menyebut PDIP tengah beroposisi terhadap Jokowi. Meskipun, diketahui PDIP adalah partai pengusung Jokowi di Pilpres 2019.
"Saya ingin menafsirkan harusnya begitu, artinya tafsir bahwa Pram menginginkan kritik pada kekuasaan sebetulnya menandakan bahwa PDIP sedang beroposisi kepada Presiden Jokowi," jelas Rocky. "Karena banyak kepentingan, bukan karena moral oposisinya PDIP. Karena tukar tambahnya tidak selesai dengan mulus antara PDIP dengan Presiden Jokowi," sambungnya.
Simak video berikut ini menit ke-5.30: