Menteri PUPR: Banjir di Ibu Kota Tanggung Jawab Semua, Termasuk Pemerintah Pusat


[PORTAL-ISLAM.ID]  Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomenegaskan, banjir yang berulang kali melanda Ibu Kota dalam beberapa waktu terakhir juga merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

"Kalau soal Ibu Kota negara, semua bertanggung jawab, termasuk saya. Jangan dibeda-bedakan kewenangannya, karena ini Ibu Kota negara," kata Basuki saat dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/2/2020).

Menurut Basuki, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menangani masalah banjir.

Hal yang terpenting, pemerintah pusat dan provinsi bisa saling bekerjasama secara efektif.

"Komitmen kami, jangan ada duplikasi, pompa mana saja datang duluan. Karena ini Ibu Kota negara kewenangan kan hanya untuk sistematika saja, tapi kondisi darurat banjir kita bersama," ujar Basuki.

Kementerian PUPR juga sudah melakukan berbagai upaya dalam mencegah banjir ini.
Misalnya dengan turut menyediakan pompa di sejumlah titik, antara lain di Ancol dan Kali Sentiong.

Kementerian PUPR juga sudah berupaya memperbaiki sistem drainase di wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Contohnya di Kemayoran.

"Kalau di Kemayoran, kami sudah review drainase sistemnya, termasuk kita besarkan embung Kemayoran," ujar Basuki.

"Makanya sekarang (banjir di) underpass sedikit berkurang, 2,4 meter kan tebalnya, karena sebagian sudah masuk ke embung Kemayoran, kemudian kita pompa," lanjut dia.

Ia  menilai, banjir yang tejadi pada Selasa hari ini tak terlepas dari masalah drainase dan curah hujan yang tinggi.

Sebab, tidak ada sungai yang meluap. Sejumlah sungai bahkan masih berstatus siaga tiga dan empat.

Sumber: Kompas