[PORTAL-ISLAM.ID] Kabar akan diturunkannya puluhan ribu personel gabungan TNI dan Polri mengamankan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin, mendapat sorotan luas warganet.
Meski pengamanan proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat pada Pemilu tahun 2019 ini merupakan sebuah hal lumrah, namun besarnya jumlah personel yang akan dilibatkan, menjadi catatan tersendiri bagi warganet.
"Ckckckckc hebatnya pilihan rakyat," cuit pengacara senior MS Al Haidary melalui akun twitter @Haidary__.
"wih manteb nasi boxnya lumayan tuh," cuit @AchmadRamadan2.
"Kalau memang pilihan rakyat, kenapa takut dengan rakyat sampai perlu dijaga 30 ribu personel?", cuit akun @wartapoitik.
Seperti diketahui, jadwal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin periode 2019-2024 rencananya akan dilakukan pada Ahad, 20 Oktober 2019 pukul 14.30 WIB di Gedung MPR/DPR RI.
Sebanyak puluhan personel gabungan dari TNI dan Polri akan diturunkan untuk mengamankan pelantikan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin. TNI akan menjadi pimpinan operasi pengamanan pada 20 Oktober 2019.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puan Maharani mengatakan bahwa aparat keamanan segera menyisir ring 1 dan ring 2 supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.
"DPR bersama MPR selaku tuan rumah sudah menyebarkan undangan. Adapun mengenai jadwal pelantikan telah ditetapkan pukul 14.30 sebagaimana ditetapkan para pimpinan MPR," kata Puan, seperti dikutip dari VIVAnews.
Puan juga menjelaskan, alasan pelantikan digelar pada Ahad sore karena untuk menghargai masyarakat yang beribadah di akhir pekan dan bersamaan hari bebas kendaraan bermotor atau dikenal car free day.
"Insya Allah pelantikan dimulai tepat waktu. Diharapkan seluruh undangan sudah hadir," jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Eko Margiyono menegaskan pihaknya bersama kepolisian tidak mengeluarkan izin terkait adanya unjuk rasa.
Meski demikian, mantan Danjen Kopassus itu bilang jajarannya tetap mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan manakala unjuk rasa tetap terlaksana.
"Jika terjadi unjuk rasa sepanjang pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin dipastikan ilegal. Saya imbau pelantikan berjalan secara khidmat," papar Eko.
