[PORTAL-ISLAM.ID] M. Amien Rais, Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) setelah bertemu dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra yang juga calon Presiden RI Nomor 02 mengemukakan proposal rekonsiliasi dengan pembagian kursi di kabinet dan pimpinan parlemen (DPR dan DPD RI), komposisinya adalah 55% untuk kubu Jokowi dan 45% untuk kubu Prabowo.
Tentu saja proposal Amien Rais tersebut ditolak oleh partai-partai politik pendukung Jokowi. Ada yang terang-terangan menolak, tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi, sebagai Presiden RI terpilih.
Saya pikir proposal pembagian kekuasaan yang dikemukakan M. Amien Rais adalah proposal Prabowo kepada Jokowi, atau mungkin juga proposal tim mediator rekonsiliasi Jokowi-Prabowo yang disetujui oleh Jokowi untuk disampaikan kepada Probowo.
Publik hanya menduga dan tidak mengetahui siapa yang menginisiasi pembagian kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo dengan besaran 55-45%.
Saya menduga, pembagian kekuasaan antara Jokowi dengan Prabowo dengan komposisi seperti dikemukakan di atas merupakan syarat kompromi politik untuk mengakhiri kisruh politik antara pendukung Jokowi dengan pendukung Prabowo yang terjadi di masyarakat menjelang, saat pemilihan Presiden dan pasca pemilihan Presiden 17 Mei 2019.
Prabowo Berkorban
Banyak yang memberitahu saya bahwa kesediaan Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Jokowi merupakan pengorbanan yang amat besar.
Pemenang Pemilu versi KPU dan MK adalah Jokowi-Ma’ruf, tetapi saya sependapat pernyataan Rocky Gerung bahwa memiliki legitimasi sebagai Presiden adalah Prabowo.
Dengan kompromi politik yang dilakukan Prabowo terhadap Jokowi, maka reputasi Prabowo dimata pendukungnya runtuh. Jika tidak bisa mengelola aspirasi dan dinamika pendukung Prabowo, maka akan berimbas dampak negatifnya kepada partai Gerindra dalam pemilu 2024.
Oleh karena itu, untuk mewujudkan persatuan nasional ditengah ketidak-pastian di bidang ekonomi, maka suka tidak suka sebaiknya kita berprasangka baik akan proposal Amien Rais yang saya yakin merupakan proposal Prabowo.
Tidak Ada Oposisi
Kalau Prabowo dan partai-partai politik yang mendukungnya dalam pemilihan Presiden bergabung ke Jokowi, maka berarti tidak ada oposisi di parlemen.
Sebagai sosiolog, saya tidak khawatir karena rakyat Khususnya civil society (masyarakat madani) yang berada di luar kekuasaan bisa berperan sebagai oposisi untuk mengkritisi pemerintah.
Jika masyarakat madani bersatu dan bersuara keras, maka pemerintah pasti mendengar dan memperhatikan yang disuarakan dan diperjuangkan.
Selain itu, Prabowo dan partai-partai pendukungnya dalam pemilihan Presiden RI kalau akhirnya bergabung di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, bisa mengontrol pemerintah dari dalam, dan mungkin lebih efektif.
Saya mengajak untuk berprasangka baik (husnuzzan) karena kita tidak tahu, apa tujuan utama melakukan rekonsiliasi dengan Jokowi.
Semoga tulisan ini mendorong kita semua untuk tetap optimis, kritis dan terus melanjutkan perjuangan untuk mewujudkan tujuan Indonesia merdeka yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.
Penulis: Musni Umar
