PKS tak Masalah Jadi Oposisi Tunggal Demi Umat


[PORTAL-ISLAM.ID]  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak masalah jika menjadi oposisi tunggal dalam pemerintahan lima tahun ke depan. Ini menyusul pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Teuku Umar, Jakarta Rabu (24/7/2019) kemarin.

“Pilihan etis sesuai etika dan logika adalah kami oposisi. Kami hashtagnya tetap oposisi,” kata ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/7).

Menurut Mardani, oposisi tak bermakna permusuhan. Dia ingin masyarakat menilai bahwa PKS tetap berada di garis perjuangan yang lurus.

Meski demikian, dia mengatakan bahwa pertemuan antar elite partai adalah hal yang baik. PKS juga akan menjalin komunikasi yang baik dengan partai dan elite partai lain untuk mendukung pembangunan bangsa.

Sikap resmi PKS oposisi akan diputuskan secara resmi dalam Musyawarah Majelis Syuro yang berlangsung sebelum Oktober 2019. “Hampir sebagian besar PKS kita insya Allah istiqomah oposisi. Karena oposisi tidak berhubungan dengan jumlah dan besaran. Ketika berkualitas maka publik bersama kita,” katanya.

Hal serupa juga disampaikan Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid. PKS tak masalah menjadi oposisi tunggal dan berkomitmen tetap di luar pemerintahan.

“Sampai hari ini kami memegang keputusan majelis syuro, kami di luar pemerintahan. Kami enggak akan sendirian karena wartawan pun bersama kami, umat juga,” kata Hidayat di lokasi yang sama, hari ini.

Dia menyarankan agar pemerintah menyolidkan susunan partai, bukan justru merayu Gerindra untuk bergabung. Terlebih koalisi Jokowi sudah gemuk.

“Sudah lah, kalau Pak Jokowi fokus dengan permintaan dari teman-teman koalisinya itu sudah lebih dari cukup,” ujar Hidayat.

Dia mengatakan, di luar pemerintahan merupakan upaya membentuk iklim demokrasi tetap berjalan. Pemerintah butuh penyeimbang agar demokrasi tetap berjalan lancar.

“Harusnya berterima kasih kalau masih ada yang mau berada di luar kabinet. Dengan cara itu harapan akan adanya checks and balances, demokratisasi, dan kritis bisa dilaksanakan,” ucap dia. (Inside)
Loading...