SAPI PERAH POLITIK ITU BERNAMA BUMN


SAPI PERAH POLITIK ITU BERNAMA BUMN

BUMN itu milik negara, jika milik negara maka membawa nama rakyat Indonesia sebagai pemilik saham utamanya. Dan atas nama rakyat Indonesia, itu beragam bentuk dukungannya.

Gak etis apabila pemerintah yang berkuasa memanfaatkan BUMN sebagai alat untuk mendulang suara melalui aktifitas mereka pada masyarakat. BUMN seperti jadi sapi perah penguasa ketika mereka dijadikan alat penuh syahwat berkuasa.

Lewat akun Twitter Said Didu (mantan Stafsus Menteri ESDM) yang intens membahas masalah BUMN yang di kebiri untuk kepentingan sepihak. Kita bisa tau bagaimana BUMN dimanfaatkan oleh penguasa.

Tanggal 7 April besok, ada acara ulang tahun BUMN. Lewat acara itu, BUMN akan melakukan aksi bagi-bagi paket sembako pada masyarakat. Gak ada yang salah jika aksi BUMN itu murni untuk memperingati hari jadi mereka. Tapi jadi masalah besar ketika dalam aksi itu ada yang menunggangi untuk kepentingan sepihak penguasa.

Slogan BUMN sampai hari ini adalah 'BUMN HADIR UNTUK NEGERI", namun di acara itu BUMN berubah slogan menjadi "UNTUK INDONESIA MAJU".

Tagline paslon 01 adalah "Indonesia Maju". Menautkan tagline ini pada HUT BUMN sama saja sudah meng-ikut sertakan aksi BUMN dalam dukungan pada paslon 01. Dan pembagian sembako ini juga pasti berkaitan dengan hal itu.

Mengapa harus merubah slogan di saat penguasa butuh dukungan publik? Mengapa tidak mempertahankan slogan yang sudah ada saat ini?

Ribuan paket sembako sudah disiapkan untuk di bagikan. Setiap BUMN harus berpartisipasi dalam perayaan HUT tersebut. Selain itu, sudah ada pihak-pihak yang mendidik secara khusus anak kuda milenial di BUMN menjadi bagian dari dukungan paslon 01. Pekerja-pekerja BUMN diawasi kegiatannya di sosmed, jika ada terlihat mereka dukinh paslon 02, maka akan banyak sanksi dan intimidasi pada diri mereka. Bukan hanya ingin mereka intimidasi tersebut, pada keluarga juga di lakukan. Sudah banyak laporan pada pak Sa'id Didu mengenai hal ini.

Di tahun politik, BUMN seperti mesin ATM bagi penguasa. Arah aliran dana bukan untuk keuntungan negara, melainkan untuk kepentingan kekuasaan mereka.

Ini sudah parah bener!

Seluruh alat negara atau badan negara harus ikut mensukseskan pencalonan petahana. Mulai dari lurah, camat, bupati, walikota dan gubernur harus ikut membantu dengan pernyataan mereka dan bukti harus ajak masyarakat dukung 01. Belum lagi keberpihakan aparat keamanan yang juga secara nyata terlihat ikut juga membantu kekuasaan 01 tetap 2 periode.

Belum cukup sampai disana, BUMN selaku badan usaha negara juga ditugaskan ikut membantu. Luar biasa paniknya penguasa ini. Melibatkan semua pihak yang berhubungan dengan mereka. Ancaman dan sanksi menanti apabila permintaan ditolak. Persekusi sampai pelaporan kriminalisasi akan terjadi. Bukan perkara susah bagi mereka untuk memperkarakan orang yang dianggap membangkang.

Orde Baru yang mereka benci, justru mereka bangkitkan dengan lebih liar. Menekan, membelenggu, dan mewajibkan.

Siapa yang mereka tunjuk, harus menjalankan apa yang mereka mau. Tidak kenal bantahan atau penolakan. Hukum adalah aturan yang tidak mengikat pada penguasa, melanggar hukum bukan perkara yang memalukan. Karena mereka berkuasa, maka hukum di tangan mereka.

Orde Baru mana lagi yang kau dustai?

(Setiawan Budi)

Loading...