Prabowo Bakal Boikot Pilpres?


[PORTAL-ISLAM.ID] Kekecewaan publik dan protes terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus meluas. Bahkan calon presiden Prabowo Subianto disarankan untuk boikot pilpres.

Hal ini disampaikan wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.

"Kalau Pak Prabowo menggunakan hak Boikot Pemilu demgan alasan Keanehan yang tersistematis, memangnya Pak Jokowi bisa menjadi Presiden untuk kedua kalinya?" kata Andi Arief melalui akun twitternya.

"Kalah Pilpres karena keanehan yang sistematis cukup menyakitkan. Meski bisa muncul people power atau protes hasil dan legitimasi Pemilu, namun tidak ada celah bagi yang dicurangi untuk otomatis menjadi Presiden," lanjut Andi.

"Usul saya buat Pak Prabowo untuk berpidato dihadapan rakyat dan bertanya : "apakah Saya harus terus mengikuti Pilpres dengan keanehan yang tersistimatis ini?"" tutup Andi.




Hal senada disampaikan @albertpanjaitn:

1. Sulit dibantah @KPU_ID periode 2017-2022 paling bermasalah sepanjang sejarah penyelenggaran pemilu di Indonesia. Pemilu 2019 blm dilaksanakan namun komisioner KPU sdh melanggar hukum/UU dgn secara sengaja & niat jahat menggagalkan terwujudnya pemilu 2019 yg jujur dan adil.

2. Banyak keputusan KPU melanggar UU dan hukum. Mulai dari rekayasa penggagalan PBB sebagai partai peserta pemilu 2019 sampai yg terbaru: menghapus kewajiban paslon pilpres menyampaikan visi - misi dan memberi daftar pertanyaan debat capres yg seharusnya SANGAT RAHASIA.

3. Esensi Debat Capres adalah agar rakyat pemilih dapat menilai sendiri kualitas, kapabilitas & karakter capres melalui cara dan kemampuannya menjawab pertanyaan terkait ipoleksosbudhankam, wawasan, kebijakan dst, secara spontan. Dari debat tsb, rakyat dapat menilai scra objektif

4. Keputusan KPU menghapus penyampaian visi - misi dan membocorkan materi debat capres adalah melanggar UU krn menghapus substansi & esensi dari debat itu sendiri. Tidak ada di dunia ini debat dibocorkan soalnya oleh penyelenggara debat, apalagi pembocoran dilakukan scra resmi.

5. Sejarah mencatat, pilpres 2014 yg menghasilkan Jokowi pemenang pilpres sebagai dagelan. Salah satu dagelan terbesar pilpres 2014: Timses Jokowi dan KPU kolusi membocorkan soal/materi debat capres: Pertemuan Ilegal Satay House Senayan sebelum debat diselenggarakan. Memalukan.

6. Alih2 mengamankan materi debat capres agar tidak bocor seperti pilpres 2014, @KPU_ID malah bertindak sangat konyol dan fatal: sodorkan materi debat seminggu sebelum debat. KPU telah melakukan provokasi sangat berbahaya: kemarahan rakyat yg berakibat kegagalan pemilu 2019.

7. Sebelumnya @KPU_ID bertindak fatal dg menetapkan DPT hampir 193 juta & terindikasi mark up 32 juta pemilih ilegal-ganda-fiktif. Terbukti ditemukan banyak DPT kabupaten/kota yg mengandung puluhan ribu pemilih ganda-ilegal-fiktif. KPU terbukti sengaja menggagalkan pemilu Jurdil.

8. Dampak dari berbagai pelanggaran hukum dan kecurangan @KPU_ID itu, sekarang marak desakan agar komisioner KPU mengundurkan diri. Juga mencuat usulan agar capres @prabowo menyatakan mundur agar tidak terlibat dlm proses pemilu yg curang. Usulan ini sangat tepat.

9. Komisioner @KPU_ID pasti ogah mundur meski terbukti sebagai penjahat pemilu dan penjahat demokrasi. Maka solusi terbaik adalah  capres @prabowo harus menyatakan mundur. Agar dunia tahu kecurangan pemilu-pilpres 2019 Indonesia. Lebih baik mundur sekarang daripada setelah pemilu.

10. Jika capres @Prabowo menyatakan mundur, perhatian dunia akan tertuju kepada RI sbg negara demokrasi terbesar ke 4 di dunia dan sebagai negara mayoritas Islam terbesar No.1 dunia yg demokratis. Prabowo mundur = rezim Jokowi pasti jatuh. Taruhan potong leher !

11. Keputusan Prabowo mundur dari capres pilpres 2019 pasti akan menjadi isu sentral dunia: AS, Eropa, PBB dll semua akan mempertanyakan sebab musabab mundurnya Prabowo. Tidak ada demokasi dg pilpres calon tunggal. Rezim Jokowi akan jadi tersangka kejahatan demokrasi.

12. Mempersoalkan kecurangan sebelum pelaksanaan pilpres menunjukkan komitmen capres pada demokrasi dan kepentingan rakyat-negara. Mempersoalkan kecurangan setelah pilpres berlangsung akan dianggap personal interest/kepentingan pribadi. "Politics is all about momentum".

Sumber: https://twitter.com/albertpanjaitn