Ennahda dan Arah Baru Tunisia

(Syekh Rasyid al-Ghannouchi, Pendiri dan Presiden Partai Ennahda)

[PORTAL-ISLAM.ID] Pada awal tahun ini, partai Ennahda di Tunisia memenangkan pemilihan umum kepala daerah. Pemilukada ini dimenangkan Ennahda, dengan lebih dari 40% kepala daerah berasal dari partai Ennahda serta dalam pemilu DPRD memperoleh 25% suara, diatas partai sekuler Nidaa Tounes yang sedang berkuasa (presiden Tunisia, Caid Essebsi, berasal dari Nidaa Tounes) dan ditengah arus anti-establishment yang berhembus di seluruh negara-negara demokrasi di dunia.

Pencapaian menakjubkan ini dilakukan Ennahda pasca terjadi reformasi besar-besaran didalam tubuh gerakan politik berbasis massa Islam tersebut. Ennahda tidak lagi menjadi "partai dakwah/partai agama", tapi bertransformasi menjadi muslim demokrat. Reformasi yang dipimpin Syekh Rasyid al-Ghannouchi tersebut sukses untuk tidak hanya membawa Ennahda tetap relevan di kancah perpolitikan Tunisia, namun juga sukses menghadapi berbagai tantangan.

Mulai dari campur tangan Arab Saudi dan UEA yang menginginkan Ennahda dibubarkan dengan alasan anggotanya mengikuti fikrah Ikhwanul Muslimin, kekacauan internal Tunisia yang menyebabkan berkali-kali militer Tunisia diminta untuk melakukan kudeta, berbagai aksi demo sebagai hasil dari berbagai serangan terorisme yang mengancam tumbangnya pemerintahan koalisi dengan Ennahda sebagai anggota utamanya, serta berbagai serangan aksi terror yang berujung narasi perlunya penundaan pemilu (yang dengan sendirinya dapat berujung pada tumbangnya demokrasi Tunisia), Ennahda berhasil melalui semuanya dengan tangguh. Bahkan, terakhir dalam kasus upaya penggulingan pemerintahan Tunisia yang dimotori presiden Essebsi, Ennahda tetap mampu teguh menjadi soko guru pemerintahan parlementer Tunisia. Semua ini dicapai bukan tanpa pengorbanan.

Syekh al-Ghannouchi menderita kekalahan dalam pemilu 2014. Sebagian penyebab kekalahan ini adalah kondisi Tunisia saat itu yang belum stabil pasca revolusi Melati (yang memicu Arab Spring di seantero Timur Tengah). Terlebih, arah perpolitikan di timur tengah yang sedang tidak menguntungkan akibat kudeta berdarah terhadap pemerintahan Ikhwanul Muslimin di Mesir sukses memengaruhi sebagian pemilih Tunisia bahwa Ennahda perlu didepak dari kursi kekuasaan. Utamanya, Ennahda dianggap tidak mampu terlepas dari “dunia” mereka sendiri yang berhubungan dengan agama, sementara rakyat Tunisia membutuhkan jawaban konkrit atas masalah hidup sehari-hari.

Kemudian, gerakan Ennahda pun mulai melakukan pembenahan diri. Sesudahnya, mereka menelan air mata dengan –awalnya- berkoalisi membentuk pemerintahan parlementer dengan Nidaa Tounes, partai sekuler yang tujuan awalnya adalah mensekulerkan masyarakat Tunisia. Pilihan Ennahda ini menjadi blunder, terutama bagi segmen tradisionalis (konservatif) di kalangan Ennahda. Bagaimana mungkin sebuah partai yang tujuannya adalah mengembalikan perekonomian ke tangan pengusaha kakap dan bermain mata dengan kelompok buruh kiri serta melegalisasikan pernikahan gay mendapat dukungan partai yang berbasis dakwah? Namun, Syekh al-Ghannouchi memiliki jalan pikiran lain.

Al-Ghannouchi meyakini bahwa demokrasi Tunisia yang masih muda membutuhkan panduan dan stabilitas. Bila Ennadha tidak berpartisipasi dalam pemerintahan, maka pemerintahan akan didominasi Nidaa Tounes dan partai-partai kecil yang lain. Ini berarti, pemerintahan Tunisia keseluruhan akan berada dalam genggamannya. Selain itu, pemerintahan apapun tanpa Ennahda tak akan mendapat stabilitas di parlemen. Oleh karenanya, al-Ghannouchi berpendapat bahwa Ennahda perlu melakukan kompromi demi Tunisia. Kompromi ini akhirnya tercapai, Ennahda masuk ke pemerintahan meski dengan jatah kursi yang sangat sedikit serta sering mendapat cercaan dari ‘partner’ kerjanya. Namun, Ghannouchi beranggapan ia perlu memastikan Tunisia dapat bertahan dari amuk badai. Sebuah pemerintahan yang stabil, akan dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi. Bila tidak memperbaikinya, setidaknya menghindari kejatuhan. Dengan cara ini, al-Ghannouchi berharap permasalahan sehari-hari Tunisia akan bisa diatasi. Namun, ini memberi pil pahit.

Pada kongres partai 2016, mayoritas anggota Ennahda setuju dan memilih untuk memisahkan partai dari aktivitas dakwah. Merekapun mengubah diri dari islamis menjadi muslim demokrat. Ditambah lagi, partai ini beralih fokus pada masalah ekonomi, buruh, pekerjaan, serta ancaman intervensi asing. Sisa-sisa kaum tradisionalis (konservatif) kemudian ada yang keluar dari partai, ada yang pindah partai, namun adapula yang tetap berkontribusi pada partai.

Pada awalnya, transformasi "Arah Baru" Ennahda ini dianggap hanya “kamuflase” oleh berbagai pengamat. Benar, meski partai tidak lagi berkutat dalam soal agama, mayoritas pengikut dan pengurus Ennahda merupakan pemeluk Islam taat yang kentara pengamalan Islam dan jelas keberpihakannya. Bahkan, banyak survei menyebut bahwa Ennahda hanya memiliki elektabilitas satu digit. Namun pada pemilu lokal kemarin, Ennahda berhasil membuktikan semua itu tidak benar. Membantah semua prediksi “ilmiah”, Arah Baru yang ditempuh oleh Ennahda rupanya mendapat tempat di hati masyarakat. Arah Baru ini menghasilkan apa?

Pasca Ennahda bertransformasi, kontribusi mereka dalam menstabilkan pemerintahan Tunisia membuat mereka mampu dianggap menjadi partner yang mumpuni. Selain itu, ketegasan Ennahda dalam berbagai masalah ekonomi seperti buruh dan sosial, tidak membuat mereka berada dalam “kolam” yang sama seperti partai lain yang dirasa belum mampu memberi arah spesifik, meski terkadang sikap ini membuat mereka berbenturan dengan organiasi-organisasi kiri. Kompromi yang mereka lakukan, kadang membuat mereka mendapat tudingan pelenceng, meski mereka juga yang teguh berada didalam kabinet dengan jatah kursi hanya 2 meski memiliki kursi parlemen lebih dari 30%. Khusus soal buruh, Ennahda sukses mengacak-acak upaya organisais buruh Tunisia untuk mendapatkan dominasi dalam segmen industri. Khusus mengenai keislaman, sepak terjang Ennahda dapat dibilang maksimal, meski belum optimal.

Pada medio 2016 sempat ada dorongan untuk melegalisasi pernikahan sesama jenis. Menteri Sosial saat itu, yang berasal dari tradisi kiri dan dibeking Perancis, telah memberikan jaminan bahwa ia akan mendorong Tunisia untuk “menjadi negara berpenduduk mayoritas Muslim pertama yang mengakui hak-hak LGBT”. Namun, manuver Ennahda berhasil untuk tak hanya menghentikan rencana itu, tapi juga mendepak sang menteri keluar dari kabinet pemerintah.

Kemudian dalam isu Suriah, Ennahda sukses mengacak-acak maneuver menteri luar negeri Tunisia yang berasal dari Nidaa Tounes untuk kembali mengakui rezim Bashar al-Assad sebagai satu-satunya pelanjut pemerintahan di Suriah.

Tunisia juga menjadi satu dari sedikit negara di mediterania dimana Hamas masih bergerak dengan leluasa, meksi dibayangi insiden pembunuhan petinggi Hamas pada tahun lalu.

Kerjasama antara Turki dengan Tunisia pun terus berlanjut, meski diketahui ada tekanan Arab Saudi agar pemerintahan Tunisia tidak melakukan hubungan kerjasama yang seirus dengan Turki. Bahkan, pada saat kudeta militer terjadi pada 2016, Ennahda memfasilitasi upaya-upaya untuk membantu stabilisasi Turki, meski ini bertentangan dengan narasi Perancis yang menjadi “big brother” Tunisia maupun Arab Saudi yang menginginkan seluruh negara arab mengecam upaya-upaya yang dilakukan Turki dalam menstabilkan keadaan dalam negeri pasca upaya percobaan kudeta.

Terakhir, upaya Ennahda untuk menjadi Muslim Demokrat sukses mengantarkan mereka memenangkan pemilukada Tunis, ibukota Tunisia yang –melihat hasil pemilu legislative 2014 dulu- sempat menjadi jantung sekulerisme Tunisia. Bahkan kini, pasca partai Nidaa Tounes mengalami perpecahan, bisa dikatakan Ennahda-lah partai utama yang menopang keberlangsungan pemerintahan parlementer pimpinan Yousef Chahed. Ini pula terlihat dari terbenturnya upaya menghapus Undang-Undang Hukum Waris Islam, sebuah upaya yang –lagi-lagi- didorong oleh presiden Essebsi.

Ini semua tak akan dicapai andai Ennahda bersikukuh dengan sikap lama (islam konservatif). Bahkan, bisa saja Ennahda menjadi organisasi terlarang, kembali seperti di era Ben Ali dan Habib Borguiba, Ataturk-nya Tunisia.

Betul, upaya mereka dalam membangun Tunisia belum optimal. Tunisia masih dilingkupi isu keamanan dan pengangguran. Secara keislaman, kehadiran Essebsi sebagai presiden terus membayangi ummat. Namun, Ennahda sukses membawa Tunisia kedalam jajaran negara-negara demokrasi dengan mempertahankan corak keislaman serta bertujuan mencapai kesejahteraan ekonomi.

Arah Baru Tunisia adalah arah baru sebuah negara madani yang ingin mencapai kesejahteraan dan kestabilan dengan memiliki coraknya sendiri. Bila Ennahda memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislative (Pileg) pada 2019 nanti, arah baru yang mereka ambil akan mirip dengan arah baru yang diambil oleh Turki dan Malaysia. Arah baru yang sering dituding sebagai post-Islamisme, namun sejatinya adalah mengejawantahkan Islam sebagai ajaran lintas zaman, penuh kompromi, tapi tidak melupakan jati diri. Dinamis, namun terarah.

01 November 2018

(Mohamad Radytio)

***

Baca juga:
Mukmatar ke-10, An-Nahdah Tunisia Tinggalkan Label 'Parpol Islam'
Tanya Jawab dengan Rashid Ghannouchi: Seputar Pemisahan Ennahda dari Islam Politik