Istanbul Summit: 4 Kepala Negara Sepakati Akhiri Perang Suriah Lewat Pemilu


[PORTAL-ISLAM.ID] ISTANBUL - Pada Ahad kemarin, 28 Oktober 2018 presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggelar pertemuan dengan para pemimpin barat di Istanbul. Pertemuan yang dinamakan Istanbul Summit ini mendapat liputan luas baik di dunia Arab maupun di Iran. Alasannya, pertemuan ini menghadirkan keempat pemimpin besar dunia yang memiliki pengaruh besar dalam keberlangsungan revolusi Suriah. Keempatnya adalah Perancis dengan presiden Emmanuel Macron, Rusia dengan presiden Vladimir Putih, Jerman dengan kehadiran Kanselir Angela Merkel, serta Turki dengan presiden Tayyip Erdogan.

[video - Key points from Syria summit in Istanbul]

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan-kesepakatan yang menjelaskan bahwa revolusi Suriah perlu diakhiri secara damai, alih-alih menghasilkan konflik militer yang berkepanjangan. Didalam konferensi ini, dicapai kata sepakat bahwa bila pendekatan militer yang dicapai, maka arus pengungsi akan semakin meningkat dalam menuju Uni Eropa. Wilayah Idlib yang menjadi basis terakhir oposisi Suriah masih menyimpan sekitar 3,5 juta penduduk, kesemuanya merupakan lawan dari rezim Syiah Bashar al-Assad. Andai wilayah ini jatuh, maka pengungsi akan mengalir memasuki Turki dan menghasilkan gelombang pengungsi baru menuju Uni Eropa. Oleh karenanya, bahkan dari sudut pandang demografi, jatuhnya oposisi Suriah akan menimbulkan masalah baru bagi Uni Eropa. Serupa halnya dengan Rusia.

Vladimir Putih telah menarik negaranya kedalam peperangan di Suriah, peperangan yang dengan meningkatnya partisipasi Amerika Serikat (yang didukung uang Arab Saudi) berpotensi akan menjadikan Suriah sebagai ‘Afghanistan’ kedua bagi mereka. Agaknya sadar dengan hal ini, Vladimir Putin dalam pertemuan tersebut satu suara dengan Macron, Merkel dan Erdogan dalam kesimpulan bahwa masa depan Suriah hanya dapat diputuskan dengan pemilu, bukan dengan konfrontasi militer.

Kesepakatan ini pun, seperti yang dikatakan Angela Merkel, harus berujung pada diadakannya pemilu nasional Suriah di seluruh wilayah dengan partisipasi jutaan orang termasuk pengungsi dengan diadakan dibawah pengawasan dunia internasional, dan bukan kakitangan rezim Assad seperti yang terjadi pada pemilu tempo hari.

Secara singkat, implikasi pertemuan ini adalah, bila benar hasilnya dijalankan, maka konflik Suriah dapat berakhir. Namun secara luas, ada beberapa implikasi penting:

1. Bagi Turki

Bagi Turki, mereka terhindar dari masalah selanjutnya yakni gelombang pengungsi. Ini karena rezim Assad, dibeking Iran, terus mengipasi Rusia agar mendukung keinginan mereka untuk menaklukkan wilayah-wilayah lain yang masih dikuasai oposisi Suriah. Dengan adanya kesepakatan ini, maka kecil kemungkinan pengungsi kembali memasuki Turki. Secara keamanan, ini juga membawa angin segar bagi Turki karena meski belum sepakat soal predikat “teroris” pada gerakan-gerakan komunis Kurdi, namun keempat negara setuju bahwa tindakan apapun yang dilakukan Turki dalam menghadapi komunis Kurdi akan dipahami sebagai penjagaan keamanan mereka.

Selain itu, secara prestise Erdogan menjadi satu-satunya pemimpin muslim yang sukses menarik ketiga pemimpin dunia yang secara resmi berseberangan untuk menemukan kata sepakat dalam isu perang Sipil Suriah. Ini pasca pada medio 2018, Erdogan berhasil “menyelamatkan” Idlib dari tangan-tangan Assad dengan mengirimkan tentara ke Idlib, hingga membuat Rusia enggan menyerang Idlib. Secara tidak langsung, ini membuat Erdogan menjadi “khalifah” dunia Islam, dan Turki menjadi pemimpin selain Saudi.

2. Bagi Jerman dan Perancis (Uni Eropa)

Bagi Uni Eropa, ini menjadi penyelamat muka dari kemungkinan gelombang pengungsi lanjutan. Seperti diketahui, gelombang kedatangan pengungsi telah membuat Eropa tidak tenang, serta berpotensi membuat kelompok-kelompok ekstrim kanan bertambah kuat. Dengan adanya pertemuan ini, resiko hal tersebut terjadi semakin berkurang. Selain itu, terjunnya Uni Eropa kedalam penyelesaian konflik Suriah menjadi pembukti bahwa Uni Eropa masih memiliki taji, andil dan peran dalam menyelesaikan masalah dunia. Uni Eropa yang menjamin bahwa sebuah pemilu yang adil harus digelar di Suriah akan membuat mereka memiliki pendirian dihadapan Rusia dan Amerika, yang meyakini bahwa pemilu yang “adil” sudah dilakukan sebelumnya dan meyakini pemilu belum dapat dibuat secara realistis.

3. Bagi Assad dan Pendukung

Bagi Assad, ini menjadi pukulan bagi legitimasi rezim mereka. Bahkan, bila betul digelar, pemilu baru kemungkinan besar akan berujung pada tumbangnya rezim Assad. Ini karena sebagai kekuatan “pendukung”, Rusia dulu telah menjamin bahwa Assad akan menjadi penguasa di Suriah, namun sekarang dilepaskan dengan digelarnya pemilu. Bila Putin jujur, maka ini berarti perlahan ia menarik sokongannya dari rezim Assad.

Bagi Iran, ini akan menjadi pukulan bertubi-tubi. Pasalnya, dalam tahun ini saja rezim Syiah tersebut telah menghadapi berbagai masalah mulai demonstrasi didalam negeri hingga sanksi Amerika terhadap ekspor minyak mereka. Bila kesepakatan hasil pertemuan tersebut benar dijalankan, maka Iran berkemungkinan tidak mendapat “tempat” untuk meluaskan paham dan kekuasaan mereka hingga ke laut Mediterania. Implikasi akhirnya, maka segala usaha yang dilakukan selama ini akan dilihat oleh rakyat Iran sebagai “sia-sia”.

4. Bagi Rakyat Suriah

Bagi rakyat Suriah, adanya kesepakatan ini membuktikan bahwa revolusi rakyat belum habis. Meski secara teritori mereka kalah, namun secara dukungan terdapat keinginan luas dari semua pihak barat (minus Amerika) agar sebuah pemilu yang adil benar-benar dilakukan. Melalui pemilu ini, rakyat Suriah dapat menunjukkan, minimal bersuara, bahwa mereka menginginkan arah baru. Selain itu, kesepakatan keempat negara mengenai pemilu nasional menunjukkan bahwa wilayah Suriah dijamin tidak akan dipecah, berbeda dengan tawaran beberapa lingkaran di Amerika dan Rusia yang menginginkan Suriah dipecah menjadi beberapa negara.


Secara sosial, ini menunjukkan bahwa rakyat Suriah perlu berkompromi mengenai cara menuju masa depan baru secara bersama-sama, karena para pendukung kedua pihak akan harus hidup berdampingan. Perlu dilihat apakah secara realistis ini dapat dicapai, atau pada akhirnya Suriah akan mengikuti jejak Iraq, dimana secara sosial mereka terbelah menjadi Sunni, Syiah dan Kurdi, dengan masing-masing pihak berkeras tidak akan mundur dari keinginan kolektif mereka.

Lebih lanjut, Suriah mau tidak mau akan berada didalam pengaruh asing baik Turki, Rusia, maupun Amerika dalam beberapa waktu kedepan. Tindakan apapun yang diambil, akan berada dibawah bayang-bayang semua negara itu. Implikasi dari hal ini sendiri akan menimbulkan isu sendiri.

5. Bagi Amerika dan Sekutu

Amerika yang tidak “diajak” dalam hal ini agaknya akan mengambil kebijakan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Mereka belum tentu menolak, tapi mereka akan mencoba memberi “cap” mereka sendiri dalam arah Suriah selanjutnya. Ini karena selain Amerika menganggap mereka telah mengeluarkan banyak usaha dalam konflik di Suriah, pertimbangan geopolitik juga mengharuskan mereka untuk mendapatkan “sesuatu”. Isu Iran yang menjadi fokus presiden Trump, dominasi Rusia di Suriah yang menjadi saingan natural Amerika, serta Arab Saudi yang terlanjur “membayar” Amerika untuk terus berada di Suriah, semua akan memberi pengaruh baru bagi kesepakatan. Terlebih, belum jelasnya pembagian kekuasaan bagi aktor-aktor lokal Suriah akan membuat pengaruh Amerika terasa dalam beberapa waktu kedepan.

Kesepakatan ini belumlah akhir dari perjuangan rakyat Suriah; ini baru kesepakatan mengenai cara menyelesaikan konflik di Suriah. Namun, fakta bahwa semua kekuatan asing (minus Amerika) setuju mengenai perlunya mengakhiri konflik melalui jalur politik telah memberi harapan bagi perjuangan.

(Oleh Mohamad Radytio)