GAGAL KOK MINTA 2 PERIODE: Selama Dipimpin Jokowi, Utang Naik Tapi Pertumbuhan Ekonomi Rendah


[PORTAL-ISLAM.ID] Capaian ekonomi selama empat tahun Joko Widodo memimpin negeri ini meleset dari janji kampanye yang pernah didengungkan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai bahwa sejak 2014 lalu, pemerintah tidak pernah menembus target yang ditetapkannya sendiri, mulai dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun target APBN. 

“Capaian pemerintah selalu berada di bawah target,” ujar Fadli dalam akun Twitter @fadlizon, Rabu (23/10).

Dia kemudian mencontohkan realisasi pertumbuhan ekonomi di tahun 2015. Saat itu, Jokowi memasang target pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN adalah sebesar 5,8 persen, dan target APBN 5,7 persen.

Namun realisasi dari target itu hanya 4,8 persen. Sementara di tahun 2016, target RPJMN sebesar 6,6 persen dan APBN sebesar 5,1 persen, tetapi capaian hanya 5,02 persen.

“Begitu juga pada 2017, target RPJMN-nya 7,1 persen, target APBN 5,2 persen, namun capaian hanya 5,07 persen. Hal yang sama saya kira juga akan terjadi pada 2018 ini, di mana target RPJMN mencapai 7,5 persen, target APBN 5,4 persen, namun realisasi hingga bulan September kemarin baru 5,1 persen,” sambungnya.

JANJI EKONOMI MEROKET

Realisasi itu terbilang menyedihkan. Sebab, berada di bawah janji kampanye Jokowi yang secara yakin menyebut ekonomi akan meroket hingga 7 persen.

“Jika kita membaca kembali RPJMN 2015-2019 yang disusun pemerintah, yang menargetkan pertumbuhan 8 persen pada tahun 2019 nanti, maka berkaca pada situasi hari ini, cukup jelas perhitungan ekonomi pemerintah memang tak pernah akurat,” lanjut wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.

Dia juga menyoroti angka pertumbuhan ekonomi yang berbanding terbalik dengan jumlah utang pemerintah dalam empat tahun terakhir.

Berdasarkan data Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan, kata Fadli, selama empat tahun jumlah utang Indonesia melesat hingga 69,75%.

“Pada kuartal ketiga 2014, sebelum Presiden Jokowi dilantik, posisi utang pemerintah mencapai Rp 2.601,71 triliun. Namun pada kuartal ketiga tahun ini, posisi utang tersebut telah menembus angka Rp 4.416,37 triliun,” masih katanya.

“Dengan angka pertumbuhan utang yang mencapai 13 hingga 14 persen per tahun, sementara angka pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5 persen, jelas menunjukkan kinerja ekonomi pemerintah sangatlah tak efisien,” tukas Fadli.

KEMISKINAN

Fadli Zon juga mengungkap soal klaim angka kemiskinan menurun.

"Hal yang sama juga terjadi untuk soal kemiskinan. Pada Juli lalu, kita dihebohkan oleh data BPS yang menunjukkan angka kemiskinan turun menjadi 9,82 persen, atau jumlahnya menjadi 25,95 juta orang."

"Angka itu kemudian segera diklaim pemerintah sbg angka kemiskinan terendah sejak Indonesia merdeka. Masalahnya adalah, dalam RPJMN tingkat kemiskinan yg ditargetkan pemerintah adalah 7 hingga 8 persen."

"Sehingga, angka 9,82 persen itu jelas masih sangat jauh dari target. Selain itu kita perlu kritisi ukuran kemiskinan yg standarnya bukan standar internasional."

"Klaim pemerintah ini bisa sangat menyesatkan. Kalau dilihat dari persentasenya, angkanya memang turun, tapi kenyataan faktualnya tidaklah seperti itu. Pada tahun 1996, angka kemiskinan adalah 11,3 persen. Tetapi jumlah penduduk miskin kala itu adalah sebesar 22,5 juta orang. Pada Februari 2018, angka kemiskinan memang turun menjadi 9,82 persen, tapi jumlah penduduk miskin saat itu adalah 25,98 juta orang."

"Jadi, selama 22 tahun, jumlah penduduk miskin sebenarnya justru bertambah. Klaim pemerintah seringkali tak substantif," papar Fadli Zon.

NILAI TUKAR RUPIAH

Fadli Zon menyampaikan kegagalan pemerintah rezim Jokowi dalam soal nilai tukar Rupiah.

Kegagalan yang paling mencolok adalah terkait nilai tukar Rupiah. Dalam RPJMN 2015-2019, target nilai tukar nominal (Rp/USD) disebutkan berada di kisaran Rp12.000 per USD hingga tahun 2019.

Namun, realisasinya pada awal Oktober 2018 nilai tukar Rupiah justru rontok di atas kisaran Rp15.000."

"Jadi, kalau pemerintah tidak bisa mencapai hampir seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkannya sendiri, bisakah pemerintahan ini mengklaim keberhasilan? Saya kira tidak," kata Fadli Zon.

Kegagalan pemerintah mencapai hampir seluruh target yang telah ditetapkannya dalam empat tahun terakhir, merupakan alasan yang cukup bagi masyarakat untuk meminta ganti presiden tahun depan.

Masak sudah gagal malah minta dua periode?!