[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Ketua Dewan Pengarah, Megawati mendapat gaji Rp 112.548.000/bulan.
Anggota Dewan Pengarah digaji Rp 100.811.000/bulan.
BPIP adalah badan baru bentukan Presiden Jokowi. Di era sebelumnya tidak ada. Padahal dulu waktu kampanye konon mau pemerintahan yang ramping agar bisa berhemat uang negara. Tapi sekarang malah bikin-bikin jabatan baru dengan gaji gede-gedean. Padahal utang meroket, ekonomi rakyat sulit. Bukannya prihatin dengan kondisi rakyat kecil, malah seakan berpesta pora di atas penderitaan dan kesulitan hidup rakyat.
Bandingkan dengan pemimpin Malaysia yang baru.
Malaysia Utang Rp3.593 T, Mahathir Potong Gaji Menteri
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad langsung mengumumkan memotong gaji seluruh menteri kabinetnya sebesar 10 persen. Pengumuman itu disampaikan Mahathir seusai sidang kabinet pertama di Putrajaya, Rabu (23/5/2018).
"Ini menunjukkan bahwa kami perhatian pada masalah finansial di negeri ini," kata Mahathir seusai sidang kabinet kepada wartawan seperti dilansir Channel News Asia.
Mahathir menyatakan pemotongan gaji menteri dilakukan untuk mengurangi utang pemerintah yang mencapai lebih dari satu triliun ringgit (sekitar Rp3.593 triliun) atau sekitar 65 persen Produk Domestik Bruto (GDP) Malaysia.
Eks Perdana Menteri Najib Razak sebelumnya mengatakan utang negara di bawah batas yang ditetapkan pemerintah sebesar 55 persen dari GDP Malaysia. Namun Mahathir menyatakan banyak data keuangan di pemerintahan sebelumnya dipalsukan.
Link: https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180523132954-106-300602/malaysia-utang-rp3593-t-mahathir-potong-gaji-menteri
***
Begitulah seharusnya pemimpin. Prihatin dan peka dengan kondisi.
Maka sangat tepat apa yang disampaikan Mardani Ali Sera, bahwa kondisi Indonesia yang seperti ini harus diakhiri dengan #2019GantiPresiden. Sebagaimana di Malaysia, rezim lama akhirnya tumbang oleh oposisi.
"Rakyat sedih dengar Keppres tersebut ditengah kondisi bangsa seperti ini. Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya."
"Perlu pemerintahan yang baik dan profesional, empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi untuk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah," demikian disampaikan Mardani Ali Sera.
5. Rakyat sedih dengar Keppres tersebut ditengah kondisi bangsa seperti ini. Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yg diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya.— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) 27 Mei 2018
8. Perlu pemerintahan yg baik dan profesional, empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi utk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah.— Mardani Ali Sera (@MardaniAliSera) 27 Mei 2018
Saat ekonomi sulit, harga2 melangit, sdh gak punya duit, lapangan kerja semakin sempit, usaha semakin sulit akibat persaingan sengit, org sakit akan dipersulit krn kaum ELIT (ekonomi sulit), perut terlilit sakit spt sembelit, pejabat2 girang krn dpt byk duit, rsnya ingin menjerit
— Bung Tomo (@JayaTomo) 28 Mei 2018
