[PORTAL-ISLAM.ID] Setelah kemarin puas memfitnah Anies terkait anggaran, kini Ahoker mulai meributkan soal subsidi daging yang diterima oleh anak-anak penrima KJP.
"Anggaran tim Gubernur DKI Jakarta naik, sementara subsidi daging utk anak2 melalui KJP sebagai tambahan gizi dihentikan, mungkin krn anak2 tidak berkontribusi utk memenangkan gubernur dalam Pilkada kemarin...😀😀," kicau @faisalsaimima.
Anggaran tim Gubernur DKI Jakarta naik, sementara subsidi daging utk anak2 melalui KJP sebagai tambahan gizi dihentikan, mungkin krn anak2 tidak berkontribusi utk memenangkan gubernur dalam Pilkada kemarin...😀😀 https://t.co/le6brEuUyZ— FAISAL SAIMIMA (@faisalsaimima) November 20, 2017
Kicauan ini ditanggapi oleh netizen lain, @mantriss.
" Catatan kritis seperti ini perlu diperhatikan dan dijelaskan. Keikutsertaan publik itu modal penting, dan apatisme itu kerugian besar. @aniesbaswedan @sandiuno," kicaunya.
Catatan kritis seperti ini perlu diperhatikan dan dijelaskan. Keikutsertaan publik itu modal penting, dan apatisme itu kerugian besar. @aniesbaswedan @sandiuno https://t.co/YX97xLdgZ7— sumantri suwarno (@mantriss) November 21, 2017
Benarkah Anies menghapus subsidi daging bagi penerima KJP?
TIDAK!
Anies hanya menghapus Penyertaan Modal Daerah (yang selama ini digunakan untuk pembelian daging) dan mengalihkan proses tersebut ke SISTEM YANG BENAR, yakni melalui dana public service obligation (PSO).
Simak keterangan Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati berikut ini:
Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencairkan dana public service obligation (PSO) atau subsidi untuk daging bagi pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP).
Sebab, Pemprov DKI Jakarta tidak akan memberikan penyertaan modal daerah (PMD) kepada PD Dharma Jaya pada tahun 2018 yang biasa digunakan untuk membeli stok daging terlebih dahulu.
"Kalau memang (PMD) tidak bisa, maka untuk pengadaannya kami akan minta uang dari yang PSO," ujar Marina, Senin, 20 November 2017 seperti dirilis KOMPAS
Marina menjelaskan, setiap tahunnya, dana yang dialokasikan untuk daging bagi pemegang KJP berasal dari PSO. Namun, PSO itu cair dengan sistem down payment (DP) 10 persen terlebih dahulu. Sementara itu, sisanya akan dibayarkan dengan sistem reimburse setelah diverifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta.
Untuk memastikan stok daging bagi pemegang KJP tetap terjaga, PD Dharma Jaya biasanya menggunakan dana PMD untuk membeli daging.
Jika PMD tidak turun, kata Marina, PD Dharma Jaya tidak akan memiliki modal untuk membeli stok daging. Oleh karena itu, dia meminta PSO untuk daging subsidi tersebut dicairkan sejak awal.
"Uangnya itu sebetulnya bukan dari PMD, tetapi untuk jaga stoknya itu kan harus punya modal dulu, itu yang jadi masalah, Ibu enggak punya modal untuk belinya. Maka dari itu, PSO-nya harus Ibu terima dulu," kata Marina.
Marina mengaku sudah meminta bantuan Biro Perekonomian DKI Jakarta untuk pencairan dana PSO. Dia yakin, PSO itu bisa dicairkan karena dananya sudah dipegang Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta.
Jadi, bukan subsidinya yang dihapus dan dihentikan, hanya dana pembiayaannya yang DIKEMBALIKAN ke pos yang SEHARUSNYA.
Menjawab tudingan kepada Anies, akun suara Anies menjawab dengan lebih detail.
Yang dihapus itu PMD (Penyertaan Modal Daerah), sementara PSO (Public Service Obligation) tetap ada dan ditingkatkan, jadi subsidi daging ya tetap ada dan diperluas menerima mmanfaatnya.— Suara Anies Baswedan (@SuaraAnies) November 21, 2017
Bandingkan dengan anggaran subsidi tahun lalu, naik sekitar 800M pic.twitter.com/JJp0xM28Lf— Suara Anies Baswedan (@SuaraAnies) November 21, 2017
Lebih percaya akun twitter atau laman APBD Pemprov DKI? Tahun ini subsidi BUMD justru meningkat dibanding tahun lalu, dan tidak hanya utk pemegang kjp saja. :) pic.twitter.com/5Um09Pa5pO— Suara Anies Baswedan (@SuaraAnies) November 21, 2017
