JUMLAH UTANG PEMERINTAH INDONESIA DARI MASA KE MASA
AWAL MULA UTANG
Dalam Konferensi Meja Bundar tanggal 23 Agustus 1949, Belanda bersedia mengakui kedaulatan RI dengan syarat Indonesia harus menanggung utang dari pemerintahan Hindia Belanda sebesar 1,13 miliar dolar AS atau 4,3 miliar gulden.
Hutang ini diwariskan pada pemerintahan Soekarno. Hal ini membuat defisit APBN membengkak hingga mencapai Rp 9 miliar. Pada periode 1959-1965, pemerintah menerima pinjaman dari Uni Soviet, US Exim Bank, dan IMF.
Presiden ke-1: Hingga akhir pemerintahan Soekarno, utang luar negeri Indonesia sebesar Rp 794 miliar atau setara dengan 2,4 miliar dollar Amerika Serikat. Artinya, sekitar 29 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada saat itu.
Presiden ke-2: Hutang yang diwariskan era sebelumnya, membuat pemerintahan Presiden Soeharto kesulitan mendapatkan kreditur baru. Tim Ahli Ekonomi Soeharto kemudian menyepakati pembentukan InterGovernmental Group on Indonesia (IGGI) yang beranggotakan 13 negara maju.
IGGI kemudian menyepakati pinjaman sebesar 200 juta dolar AS untuk indonesia. Pada tahun 1969 pinjaman luar negeri Indonesia sebesar 1723 triliun rupiah. Batuan dari 13 negara IGGI berhenti setelah tragedi Santa Cruz di Timor Timur.
Pada masa kepemimpinan Soeharto (Maret 1967-Mei 1998), utang pemerintah mencapai Rp 551,4 triliun atau setara 57,7 persen dari PDB.
Presiden ke-3: Kemudian berganti pemerintahan Presiden Habibie yang berlangsung selama 17 bulan. Utang luar pemerintah naik Rp 387,4 triliun menjadi Rp 938,8 triliun. Saat itu, rasio utang pemerintah mencapai 85,4 persen dari PDB.
Presiden ke-4: Pada periode Abdurrahman Wahid (1999-2001) pun, utang Indonesia naik menjadi Rp 1.271,4 triliun atau US$ 122,3 miliar (setara 77,2 persen dari PDB).
Presiden ke-5: Kala era kepresidenan berganti ke Megawati Soekarnoputri (2002-2004), utang pemerintah tercatat Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, artinya rasio utang 56,5 persen dari PDB.
Presiden ke-6: Estafet kepresidenan berganti ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY berkuasa selama dua periode, yakni periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014). Pada akhir kepemimpinan SBY, utang mencapai Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar dengan rasio utang 24,7 persen dari PDB.
Presiden ke-7: Terkini, kepresidenan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014 dan terpilih kembali pada pemilu 2019. Kepresidenan Jokowi telah berlangsung selama 8 tahun.
Dilansir DJPPR Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah hingga semester I 2022 mencapai Rp 7.123,63 triliun atau setara 39,56 persen terhadap PDB.
*UPDATE: Utang Pemerintah Capai Rp7.879 Triliun pada Akhir Maret 2023
