AGRO POLITIK
AGRO POLITIK adalah High Politic yaitu politik diatas semua golongan tidak memandang partai, agama maupun etnik, merupakan kebijakan negara untuk melindungi petani agar petani tidak rugi tapi masyarakat umum mendapat bahan pangan yang sehat & harga terjangkau untuk itu negara harus serius menjaga ketahanan pangan.
Adanya AGRO POLITIK maka negara menyediakan Modal via Bank, Taknologi via Lembaga Riset & Universitas, Jaminan Pasar via BULOG atau Badan Penyangga Pangan, aparat pemerintah yang terkait digerakkan untuk mendampingi petani, insinyur insinyur pertanian, ahli hama & penyakit diturunkan mendampingi petani sebagai kebijakan negara, sehingga para ahli tidak terjebak pada rutinitas administrasi yang membuat banyak ahli lupa hakekat pertanian seperti selama ini yang berakibat tergantung impor pangan.
Kalau produksi pangan diserahkan sepenuhnya ke petani yang tidak cukup modal & tidak memiliki teknologi ya pangan kita akan tekor seperti selama ini kemudian jadi alasan untuk impor, maka AGRO POLITIK DIPERLUKAN untuk melindungi petani & melindungi ketersediaan Pangan Nasional.
DPR menyusun Undang-undang yang terkait dengan Agro Politik untuk dilaksanakan oleh Pemerintah dengan segala jajarannya, kalau main mata dengan Calo Pangan itu namanya AROGANSI POLITIK.
(By Prof. Achsin U. Choliq)
***
Penyebaran wabah COVID-19 telah menimbulkan kekhawatiran akan ketahanan pangan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Impor pangan kini kembali menjadi isu yang hangat dibicarakan. Mulai dari garam hingga ikan, ternyata Indonesia masih saja belum berdaulat.
Padahal dalam kampanye kala jadi calon presiden pada 2014, Joko Widodo (Jokowi) yang kini menjalani pemerintahan periode kedua pernah berkomitmen untuk menghentikan impor pangan. Menurut Jokowi, Indonesia punya modal untuk menuju kedaulatan pangan.
"Kita harus berani stop impor pangan. Stop impor beras, stop impor daging, stop impor kedelai, stop impor sayur, stop impor buah, stop impor ikan. Kita ini semuanya punya kok," tegas Jokowi dalam kampanye di Cianjur, Jawa Barat, pada 2014.
