[PORTAL-ISLAM.ID] Isu radikalisme seperti menjadi konsen utama pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Sejumlah menteri bahkan dengan tegas menyebut bakal fokus bekerja untuk menangkal radikalisme.
Salah satunya Menteri Agama Fachrul Razi. Mantan wakil panglima TNI itu dengan tegas mengakui diberi tugas Presiden Jokowi untuk mencari terobosan dalam menangkal radikalisme.
Bagi tokoh nasional DR Rizal Ramli, isu radikalisme yang didengungkan pemerintah bukan hal yang aneh. Menurutnya, isu ini akan terus dimainkan dalam setahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin.
“Setahun kedepan agaknya akan digoreng terus isu 3R (radikalisasi, radikulisasi & radikolisasi),” sindirnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Minggu (27/10/2019).
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu mengaku telah mencium ada maksud lain dari pemerintah dengan terus mendengungkan isu radikalisme yaitu untuk menutupi masalah ekonomi yang nyungsep.
“Supaya soal-soal ekonomi, kemiskinan, soal-soal sosial lain menjadi tidak penting,” ujarnya.
Setahun kedepan agaknya akan digoreng terus isu 3R (Radikalisasi, Radikulisasi & Radikolisasi) 😀 Supaya soal2 ekonomi, kemiskinan soal2 sosial lain menjadi tidak penting.— Dr. Rizal Ramli (@RamliRizal) October 27, 2019
rad·i·cal·ism: the beliefs or actions of people who advocate thorough or complete political or social reform
Prediksi RR terbukti bukan sembarangan. Pasalnya, baru empat hari dilantik menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju, Sri Mulyani telah mengumumkan rencana akan menerbitkan surat utang berdenominasi valuta asing atau global bond.
Langkah Sri Mulyani itu diambil karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 mengalami defisit sementara kebutuhan negara membengkak.
Defisit tersebut berasal dari belanja negara sebesar Rp 2.461,1 triliun, sementara pendapatan hanya sebesar Rp 1.189,3 triliun.
Di acara dialog yang disiarkan CNNIndonesia, Rizal Ramli juga menguliti 'Tim Ekonomi' Kabinet Baru Jokowi-Ma'ruf yang disebutnya tidak bisa mengangkat ekonomi.
[Rizal Ramli 'Kuliti' Menteri Ekonomi Baru Jokowi]